Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan konferensi Perubahan Iklim, yang menjadi agenda tahunan bagi peserta United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Agenda yang biasa disebut Conference of the Parties (COP 28) tersebut berlangsung di Uni Emirat Arab, pada November-Desember 2023.
Salah satu isu yang mengemuka dalam COP 28 adalah percepatan transisi ke sumber energi bersih, untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Data Indonesia Electric Vehicle Outlook dari Institute for Essential Services Reform (IEVO-IESR) menunjukkan, sektor transportasi merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua, yakni 23 persen.
Transportasi darat menyumbang 90 persen emisi pada sektor ini. Sebab itu, perlu upaya yang menyeluruh, dari hulu ke hilir dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut digelar konferensi singkat bertajuk “Electric Vehicle and Battery Conference”, di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Di dalamnya mengajak peserta konferensi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk memahami langkah Indonesia. Terutama langkah Indonesia ke depan, untuk mengelola kekayaan alam berupa nikel. Sebagai salah satu bahan utama baterai listrik. Lalu pemanfataan dan tata kelola nikel, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Acara konferensi dibagi dalam beberapa sesi. Sejumlah narasumber yang hadir, di antaranya Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Tata Kelola dan Mineral Batu Bara Irwandy Arif; Asdep Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Tubagus Nugraha.
Kemudian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Sooeparno; Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi Hasyim Daeng; Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan lain-lain.
Dikatakan Irwandi, Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Karenanya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku supply-demand nikel dunia. “(Cadangan nikel Indonesia) yakni 22 persen di dunia," katanya dalam pembukaan konferensi mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut, pemerintah sedang menyiapkan agar pelacakan nikel ini bisa masuk Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). “Pemerintah bakal meningkatkan traceability komoditas nikel untuk mengoptimalkan pengawasan sekaligus pendapatan. Target Januari 2024 diterapkan," papar Seto dalam acara yang sama.
Lanjutnya lagi, dengan menerapkan sistem pelacakan nikel, pihaknya berharap pendapatan negara dari nikel bisa dioptimalkan. Mengingat Simbara bisa melacak perusahaan-perusahaan yang belum membayar royalti. Sehingga, kata Seto, pengawasannya pun diklaim bakal lebih baik.
"Kalau belum bayar royalti, jangan harap bisa bongkar nikel ore di pelabuhan smelter," tutur Seto. Kendati demikian, ia belum menjelaskan potensi pendapatan tambahan negara setelah mengimplementasikan Simbara.
Sebelumnya melalui Simbara, pemerintah sudah menerapkannya pada komoditas batu bara. Lewat pelacakan tersebut, pemerintah bisa mengetahui batu bara yang diproduksi, siapa pembelinya, kendaraan yang mengangkut, hingga kedisiplinan membayar royalti. "Kalau belum bayar royalti, bisa kami blok supaya kapal tidak berangkat. Sistem yang sama akan kami terapkan di nikel," urainya.
Bicara nikel, bersinggungan erat dengan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Karena salah satu material penting dalam baterai EV adalah nikel. Dari sisi pelaku industri otomotif, harga baterai kendaraan listrik yang tinggi memang masih menjadi salah satu tantangan tersendiri. Diharapkan, dengan adanya cadangan nikel yang besar, Indonesia bisa memproduksi sendiri baterai kendaraan listrik.
“Pabrik baterai Hyundai sendiri siap April 2024," kata Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto yang menjadi salah satu narasumber di konferensi. Menurutnya, nilai investasinya total sekitar 3,1 miliar USD atau setara Rp45,88 triliun.
Fasilitas ini dinilai dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pabrik baterai tersebut bisa memproduksi sel baterai lithium-ion dengan total kapasitas 10 GWh per tahun yang bisa membuat 30 juta baterai, untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 180.000 unit BEV.(Autogear.id/Alun Segoro)
Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan konferensi
Perubahan Iklim, yang menjadi agenda tahunan bagi peserta United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Agenda yang biasa disebut Conference of the Parties (COP 28) tersebut berlangsung di Uni Emirat Arab, pada November-Desember 2023.
Salah satu isu yang mengemuka dalam COP 28 adalah percepatan transisi ke sumber energi bersih, untuk memangkas
emisi gas rumah kaca. Data Indonesia Electric Vehicle Outlook dari Institute for Essential Services Reform (IEVO-IESR) menunjukkan, sektor transportasi merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua, yakni 23 persen.
Transportasi darat menyumbang 90 persen emisi pada sektor ini. Sebab itu, perlu upaya yang menyeluruh, dari hulu ke hilir dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut digelar konferensi singkat bertajuk “
Electric Vehicle and Battery Conference”, di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Di dalamnya mengajak peserta konferensi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk memahami langkah Indonesia. Terutama langkah Indonesia ke depan, untuk mengelola kekayaan alam berupa nikel. Sebagai salah satu bahan utama baterai listrik. Lalu pemanfataan dan tata kelola nikel, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Acara konferensi dibagi dalam beberapa sesi. Sejumlah narasumber yang hadir, di antaranya Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Tata Kelola dan Mineral Batu Bara Irwandy Arif; Asdep Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Tubagus Nugraha.
Kemudian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Sooeparno; Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi Hasyim Daeng; Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan lain-lain.
Dikatakan Irwandi, Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Karenanya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku supply-demand nikel dunia. “(Cadangan nikel Indonesia) yakni 22 persen di dunia," katanya dalam pembukaan konferensi mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut, pemerintah sedang menyiapkan agar pelacakan nikel ini bisa masuk Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). “Pemerintah bakal meningkatkan traceability komoditas nikel untuk mengoptimalkan pengawasan sekaligus pendapatan. Target Januari 2024 diterapkan," papar Seto dalam acara yang sama.
Lanjutnya lagi, dengan menerapkan sistem pelacakan nikel, pihaknya berharap pendapatan negara dari nikel bisa dioptimalkan. Mengingat Simbara bisa melacak perusahaan-perusahaan yang belum membayar royalti. Sehingga, kata Seto, pengawasannya pun diklaim bakal lebih baik.
"Kalau belum bayar royalti, jangan harap bisa bongkar nikel ore di pelabuhan smelter," tutur Seto. Kendati demikian, ia belum menjelaskan potensi pendapatan tambahan negara setelah mengimplementasikan Simbara.
Sebelumnya melalui Simbara, pemerintah sudah menerapkannya pada komoditas batu bara. Lewat pelacakan tersebut, pemerintah bisa mengetahui batu bara yang diproduksi, siapa pembelinya, kendaraan yang mengangkut, hingga kedisiplinan membayar royalti. "Kalau belum bayar royalti, bisa kami blok supaya kapal tidak berangkat. Sistem yang sama akan kami terapkan di nikel," urainya.
Bicara nikel, bersinggungan erat dengan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Karena salah satu material penting dalam baterai EV adalah nikel. Dari sisi pelaku industri otomotif, harga baterai kendaraan listrik yang tinggi memang masih menjadi salah satu tantangan tersendiri. Diharapkan, dengan adanya cadangan nikel yang besar, Indonesia bisa memproduksi sendiri baterai kendaraan listrik.
“Pabrik baterai Hyundai sendiri siap April 2024," kata Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto yang menjadi salah satu narasumber di konferensi. Menurutnya, nilai investasinya total sekitar 3,1 miliar USD atau setara Rp45,88 triliun.
Fasilitas ini dinilai dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pabrik baterai tersebut bisa memproduksi sel baterai lithium-ion dengan total kapasitas 10 GWh per tahun yang bisa membuat 30 juta baterai, untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 180.000 unit BEV.(Autogear.id/Alun Segoro)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
