Tangerang Selatan: Program Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung oleh Pemerintah bakal berakhir pada akhir tahun 2021. Meski demikian, program ini berpeluang untuk diperpanjang sehingga masyarakat bisa menikmati lebih lama lagi.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebutkan akan mengevaluasi insentif PPnBM ditanggung pemerintah 100 persen yang diberikan oleh pemerintah. Insentif ini memiliki tujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri otomotif yang terdampak pandemi Covid-19.
"PPnBM mungkin dievaluasi, yang penting kita lihat benefitnya," ujar Agus Rabu (17/11/2021) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebutkan Industri otomotif merupakan salah satu industri yang terkena dampak sangat besar karena pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak penjualan barang mewah atau PPnBM bagi sejumlah mobil yang memenuhi syarat.
"Pemerintah tahu bahwa industri otomotif ini membawa gerbong yang tidak sedikit untuk UMKM-UMKM yang mensuplai komponen-komponen yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk sementara relaksasi dengan PPnBM," ujar Jokowi usai melakukan tinjauan di GIIAS 2021 di hari yang sama.
Kebijakan tersebut membuahkan hasil yang dapat dilihat dari meningkatnya produksi dan penjualan dari industri otomotif. Menurut Kepala Negara, kebijakan relaksasi PPnBM berhasil mendongkrak kenaikan penjualan mobil hingga lebih dari 60 persen.
"Terakhir angka yang saya dapatkan ada kenaikan kurang lebih 60 persen. Ini sangat baik untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi," jelasnya.
Untuk diketahui, relaksasi PPnBM diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif untuk segmen ≤1.500 cc kategori sedan dan 4x2 dengan komponen pembelian dalam negeri (local purchase) paling sedikit 70 persen.
Setelah itu, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 31/PMK.010/2021 dan memperluas insentif PPnBM dengan menambah cakupan kendaraan bermotor yaitu segmen 4x2 dan 4x4 untuk segmen 1.500 cc s.d. 2.500 cc dan local purchase paling sedikit 60 persen. Perluasan dilakukan untuk menambah daya dorong kebijakan dalam menstimulasi konsumsi masyarakat.
Pemerintah melalui PMK Nomor 77/PMK.010/2021 kemudian memperpanjang masa insentif PPnBM 100 persen untuk kendaraan <1.500 cc sampai Agustus 2021 setelah melihat dampak positif kebijakan yang telah diberikan.
Setelah itu, dalam PMK 120/PMK.010/2021, besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.
Tangerang Selatan: Program Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung oleh Pemerintah bakal berakhir pada akhir tahun 2021. Meski demikian, program ini berpeluang untuk diperpanjang sehingga masyarakat bisa menikmati lebih lama lagi.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebutkan akan mengevaluasi insentif PPnBM ditanggung pemerintah 100 persen yang diberikan oleh pemerintah. Insentif ini memiliki tujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri otomotif yang terdampak pandemi Covid-19.
"PPnBM mungkin dievaluasi, yang penting kita lihat benefitnya," ujar Agus Rabu (17/11/2021) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebutkan Industri otomotif merupakan salah satu industri yang terkena dampak sangat besar karena pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak penjualan barang mewah atau PPnBM bagi sejumlah mobil yang memenuhi syarat.
"Pemerintah tahu bahwa industri otomotif ini membawa gerbong yang tidak sedikit untuk UMKM-UMKM yang mensuplai komponen-komponen yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk sementara relaksasi dengan PPnBM," ujar Jokowi usai melakukan tinjauan di GIIAS 2021 di hari yang sama.
