Jakarta: PT Dyandra Promosindo secara resmi menunda penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022. Pameran otomotif ini kini direncanakan akan berlangsung pada akhir Maret 2022.
Sedianya, pesta otomotif ini bakal diselenggarakan pada 17 - 27 Februari 2022. Kini, IIMS 2022 akhirnya dijadwal ulang menjadi 31 Maret - 10 April 2022 dengan lokasi tetap di JIExpo Kemayoran Jakarta.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, mengambil keputusan untuk menunda penyelenggaraan IIMS 2022 dengan mengutamakan faktor kesehatan, keselamatan dan kenyamanan para pihak yang terlibat dalam pameran IIMS 2022.
“Kami selalu memantau perkembangan dari penularan Covid-19. Segala langkah telah kami pertimbangkan, termasuk saran dan masukan dari calon peserta yang juga memiliki perhatian yang sama terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid - 19," buka pria yang akrab disapa Kohen.
"Sebagai upaya mengambil tindakan preventif, kami menggeser pelaksanaan IIMS 2022, tetap di Semester Satu tahun ini yaitu 31 Maret hingga 10 April 2022. Kita semua berharap situasi semakin kondusif dan kami akan selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kami berharap hal ini dapat berkontribusi untuk membantu pencegahan penularan di DKI Jakarta,” tegas Kohen.
Keputusan ini diambil sejalan dengan kondisi PPKM Level 3 DKI Jakarta yang diumumkan hari ini (07/02) oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai peningkatan level PPKM Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bali, dan Bandung raya naik ke level 3. Terlebih lagi, data terbaru dari BNPB (06/02), jumlah tambahan kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 36.057 orang dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Selain itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan kenaikan kasus Corona masih akan terjadi dalam dua sampai tiga pekan ke depan.
Keputusan yang diambil penyelenggara juga sejalan dengan beragam kebijakan, seperti diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen dari kapasitas ruang kelas di daerah termasuk kategori PPKM Level 2, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sementara beberapa ruas jalan, serta Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan yang menerapkan Crowd Free Night (CFN) untuk mencegah dan mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 di Tangerang Selatan mulai pukul 00.00 - 04.00 WIB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, juga merekomendasikan terkait pelaksanaan work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan di daerah aglomerasi Jabodetabek. Rekomendasi tersebut adalah mengizinkan pegawai ASN yang masuk kantor hanya 10 persen dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut. Hal ini sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB No. 01/2022 yang mengatur di wilayah PPKM Level 2 paling banyak 50 persen.
Keputusan ini diambil sejalan dengan kondisi PPKM Level 3 DKI Jakarta yang diumumkan hari ini (07/02) oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai peningkatan level PPKM Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bali, dan Bandung raya naik ke level 3. Terlebih lagi, data terbaru dari BNPB (06/02), jumlah tambahan kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 36.057 orang dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Selain itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan kenaikan kasus Corona masih akan terjadi dalam dua sampai tiga pekan ke depan.
Keputusan yang diambil penyelenggara juga sejalan dengan beragam kebijakan, seperti diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen dari kapasitas ruang kelas di daerah termasuk kategori PPKM Level 2, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sementara beberapa ruas jalan, serta Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan yang menerapkan Crowd Free Night (CFN) untuk mencegah dan mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 di Tangerang Selatan mulai pukul 00.00 - 04.00 WIB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, juga merekomendasikan terkait pelaksanaan work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan di daerah aglomerasi Jabodetabek. Rekomendasi tersebut adalah mengizinkan pegawai ASN yang masuk kantor hanya 10 persen dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut. Hal ini sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB No. 01/2022 yang mengatur di wilayah PPKM Level 2 paling banyak 50 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
