Ketua DPR RI Dorong Jepang Jadikan Indonesia Pusat Produksi EV

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo, Selasa (10/10/2023) sore waktu setempat. Dalam pertemuan ini, dia mengajak Jepang untuk turut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Puan merinci berbagai peningkatan kerja sama ekonomi yang bisa dilakukan Indonesia dan Jepang. Menurutnya, Jepang dapat ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, apalagi dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang baru saja disahkan DPR, investor diberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.   Bukan hanya itu, Puan juga mendorong komitmen perusahaan otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, khususnya untuk kendaraan listrik. Dimana saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi pemanasan global. "Tentunya kami berharap Jepang dapat menjadi sahabat yang turut berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor. Seperti di bidang otomotif, maupun juga dalam pembangunan IKN Nusantara yang sudah berjalan," kata Puan.    Indonesia diklaim terus berupaya membuka peluang kerja sama agar menguntungkan bagi kedua negara. Puan menyebut ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sudah mengalami banyak kemajuan. “Berbagai infrastruktur sudah dibangun yang membuat Indonesia dapat menjadi pusat produksi yang strategis di Asia," terang Puan. IKN Nusantara Hanya Gunakan Kendaraan Ramah Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan hanya kendaraan ramah lingkungan sebagai sarana transportasi yang dapat digunakan di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini dalam rangka mencapai Net Zero Emission yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2060.   "Semuanya harus ramah lingkungan atau green, tidak boleh ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ke dalam IKN, semuanya kita pakai kendaraan yang ramah lingkungan," ujar Kepala OIKN, Bambang Susantono, dikutip dari Antara.   Bambang menambahkan kendaraan ramah lingkungan tersebut dapat berupa kendaraan listrik, bertenaga hidrogen atau kendaraan sejenis yang dapat mengurangi emisi serta polusi udara. "Apakah itu kendaraan listrik atau hidrogen dan sebagainya," katanya.