Tangerang - Saat mengunjungi pameran otomotif Mandiri Utama Finance GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga menyempatkan berbicara kepada media. Dalam pembicaraan singkat tersebut, Ia menjawab pertanyaan soal insentif kendaraan hybrid yang juga dinantikan oleh produsen otomotif Jepang.
Dalam kunjungannya ke pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada Minggu (1/12/2024), Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan soal insentif mobil hybrid yang ditunggu-tunggu produsen kendaraan asal Jepang. Ia menegaskan bahwa pabrikan harus menunjukkan keseriusannya dengan mobil-mobil hybrid.
"Pabrikan harus bikin dulu, karena negara juga butuh pendapatan. Negara sudah sering berikan fasilitas untuk otomotif, termasuk PPnBM untuk kendaraan elektrik sudah diberikan. Soal PPN 12 persen itu bukan soal ketuk palu, itu undang-undang. Kalau sudah masuk undang-undang ya harusnya otomatis berjalan," ujar Airlangga Hartarto.
Namun belakangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pernyataan pada . Awalnya, rencana naiknya PPN 12 persen ini akan diterapkan pada 1 Januari 2025 mendatang, bakal diundur.
Luhut mengatakan penerapan kenaikan PPN yang diundur karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif kepada masyarakat melalui bantuan sosial kelas menengah. "PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," jelas Luhut.
Namun Ia menyatakan bahwa bantuan sosial itu berupa energi listrik. Sehingga jika dihubungkan dengan kendaraan listrik, ini menjadi solusi untuk mereka yang ingin menggunakan kendaraan berbasis baterai. Sayangnya, untuk kendaraan hybrid masih belum ada kejelasan soal itu.
Padahal hampir semua pabrikan yang mengandalkan kendaraan hybrid sebagai solusi kendaraan ramah lingkungannya sangat berharap atas keluarnya aturan subsidi soal mobil hybrid. Minimal aturan soal dual engine yang ada di mobil tersebut.
Tangerang - Saat mengunjungi pameran
otomotif Mandiri Utama Finance
GAIKINDO Jakarta Auto Week (
GJAW) 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga menyempatkan berbicara kepada media. Dalam pembicaraan singkat tersebut, Ia menjawab pertanyaan soal
insentif kendaraan hybrid yang juga dinantikan oleh produsen otomotif Jepang.
Dalam kunjungannya ke pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada Minggu (1/12/2024), Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan soal insentif mobil hybrid yang ditunggu-tunggu produsen kendaraan asal Jepang. Ia menegaskan bahwa pabrikan harus menunjukkan keseriusannya dengan mobil-mobil hybrid.
"Pabrikan harus bikin dulu, karena negara juga butuh pendapatan. Negara sudah sering berikan fasilitas untuk otomotif, termasuk PPnBM untuk kendaraan elektrik sudah diberikan. Soal PPN 12 persen itu bukan soal ketuk palu, itu undang-undang. Kalau sudah masuk undang-undang ya harusnya otomatis berjalan," ujar Airlangga Hartarto.
Namun belakangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pernyataan pada . Awalnya, rencana naiknya PPN 12 persen ini akan diterapkan pada 1 Januari 2025 mendatang, bakal diundur.
Luhut mengatakan penerapan kenaikan PPN yang diundur karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif kepada masyarakat melalui bantuan sosial kelas menengah. "PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," jelas Luhut.
Namun Ia menyatakan bahwa bantuan sosial itu berupa energi listrik. Sehingga jika dihubungkan dengan kendaraan listrik, ini menjadi solusi untuk mereka yang ingin menggunakan kendaraan berbasis baterai. Sayangnya, untuk kendaraan hybrid masih belum ada kejelasan soal itu.
Padahal hampir semua pabrikan yang mengandalkan kendaraan hybrid sebagai solusi kendaraan ramah lingkungannya sangat berharap atas keluarnya aturan subsidi soal mobil hybrid. Minimal aturan soal dual engine yang ada di mobil tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
