DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kebijakan baru terkait tarif layanan Transjabodetabek. Ke depan, tarif tidak lagi menggunakan skema tarif flat Rp3.500, melainkan akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan karakteristik layanan yang digunakan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penyesuaian tarif diperlukan karena beberapa rute memiliki jarak perjalanan yang jauh dan biaya operasional yang berbeda dibandingkan layanan Transjakarta reguler.
"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Pramono Anung dikutip dari Antara.
Menurut Pramono pemerintah saat ini tengah memfinalisasi besaran tarif baru yang akan diterapkan pada layanan Transjabodetabek. Keputusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Baca Juga:
'Mobil Tiktok' Bantah Akan Diluncurkan Bersama Seres
Ia berharap masyarakat dapat memahami rencana penyesuaian tarif tersebut karena dilakukan dengan mempertimbangkan jarak perjalanan serta kualitas layanan yang diterima penumpang.
Meski akan mengalami penyesuaian, Pemprov DKI memastikan tarif Transjabodetabek tetap dirancang agar terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum.
"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.
Rute Blok M-Bandara Jadi Pertimbangan
Rencana penyesuaian tarif ini juga berkaitan dengan operasional rute Transjabodetabek SH2 Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada 12 Maret 2026.
Baca Juga:
Mengenal Cara Kerja Teknologi MIVEC Mitsubishi
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mempertimbangkan tarif khusus untuk rute tersebut dengan kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, keputusan final baru akan ditetapkan setelah layanan tersebut beroperasi selama sekitar tiga bulan dan melalui proses evaluasi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem tarif yang lebih proporsional sesuai layanan yang diberikan, tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau dan nyaman.
DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kebijakan baru terkait tarif layanan
Transjabodetabek. Ke depan, tarif tidak lagi menggunakan skema tarif flat Rp3.500, melainkan akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan karakteristik layanan yang digunakan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penyesuaian tarif diperlukan karena beberapa rute memiliki jarak perjalanan yang jauh dan biaya operasional yang berbeda dibandingkan layanan Transjakarta reguler.
"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Pramono Anung dikutip dari Antara.
Menurut Pramono pemerintah saat ini tengah memfinalisasi besaran tarif baru yang akan diterapkan pada layanan Transjabodetabek. Keputusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia berharap masyarakat dapat memahami rencana penyesuaian tarif tersebut karena dilakukan dengan mempertimbangkan jarak perjalanan serta kualitas layanan yang diterima penumpang.
Meski akan mengalami penyesuaian, Pemprov DKI memastikan tarif Transjabodetabek tetap dirancang agar terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum.
"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.
Rute Blok M-Bandara Jadi Pertimbangan
Rencana penyesuaian tarif ini juga berkaitan dengan operasional rute Transjabodetabek SH2 Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada 12 Maret 2026.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mempertimbangkan tarif khusus untuk rute tersebut dengan kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, keputusan final baru akan ditetapkan setelah layanan tersebut beroperasi selama sekitar tiga bulan dan melalui proses evaluasi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem tarif yang lebih proporsional sesuai layanan yang diberikan, tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau dan nyaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
