Jakarta: Di sejumlah perempatan lampu merah di jalan raya kerap ditemukan marka jalan berwarna kuning dengan bentuk persegi. Marka ini memiliki nama yellow box junction dan berfungsi membantu mengatur lalu lintas, khususnya di area perempatan.
Yellow box junction bertujuan mencegah penumpukan kendaraan di persimpangan yang diakibatkan pengguna jalan yang tidak mau mengalah, seperti dikutip dari situs Korlantas Porli. Sebab jika lalu lintas sedang padat, resiko kemacetan sangat tinggi. Apalagi jika arus kendaraan dari keempat arah saling mengunci di persimpangan.
Pengguna jalan wajib paham jika masih terdapat kendaraan dari jalur lain berada dalam Yellow Box Junction, kendaraan lain dilarang melintasi marka kotak kuning tersebut, meski jalurnya sudah mendapati lampu hijau. Sayangnya sejak mulai disosialisasikan beberapa tahun lalu hingga sekarang masih banyak pengguna jalan abai terhadap keberadaan marka ini.
Masih kerap ditemui pengguna jalan menerabas marka yellow box junction saat kondisi lalu lintas di jalur lain tersendat. Bisa dipastikan, kemacetan yang lebih parah akan timbul.
Maka dari itu, sebagai bentuk pengawasan, pihak kepolisian umum memasang kamera CCTV yang memantau langsung persimpangan dengan marka yellow box junction. Secara hukum, yellow box junction menjadi marka prioritas yang fungsinya paling diutamakan dibanding alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lainnya.
Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tepatnya pada Pasal 103 ayat 3 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.”
Jika melanggar marka ini, pengguna jalan akan dikenai sanksi sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang sama Pasal 287 ayat 2. Sanksi pelanggaran tersebut adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tepatnya pada Pasal 103 ayat 3 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.”
Jika melanggar marka ini, pengguna jalan akan dikenai sanksi sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang sama Pasal 287 ayat 2. Sanksi pelanggaran tersebut adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
