Jakarta: PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan terkait pembatalan insentif pemerintah untuk mobil hybrid yang sebelumnya direncanakan. Keputusan tersebut menjadi salah satu perhatian pabrikan asal Jepang tersebut, terutama di tengah upaya industri untuk meningkatkan adopsi teknologi ramah lingkungan.
Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, menjelaskan pihaknya tetap percaya kebijakan pemerintah umumnya dirancang dengan pertimbangan matang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri otomotif.
"Pada dasarnya kami percaya setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri," kata Billy kepada Medcom.id.
"Kami telah menyiapkan strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini," lanjutnya.
Meski demikian, Billy melihat pemberian insentif terhadap mobil hybrid bisa memberikan efek positif bagi pasar. "Kami yakin pemberian insentif akan semakin meningkatkan permintaan konsumen dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar otomotif secara keseluruhan."
Pemerintah Indonesia sebelumnya merencanakan pemberian insentif bagi kendaraan hybrid sebagai bagian dari upaya untuk mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Insentif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan kendaraan hybrid di pasar domestik, serta mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Namun, pada awal bulan ini, pemerintah membatalkan rencana tersebut.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melihat bahwa penjualan mobil hybrid sudah baik, dan bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari pada BEV (battery electric vehicle). Sehingga, menurut dia, mobil-mobil hybrid sudah berjalan sekarang.
"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ucap Airlangga dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal ke-2 2024 pada Senin (5/8/2024).
Jakarta: PT
Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan terkait pembatalan
insentif pemerintah untuk
mobil hybrid yang sebelumnya direncanakan. Keputusan tersebut menjadi salah satu perhatian pabrikan asal Jepang tersebut, terutama di tengah upaya industri untuk meningkatkan adopsi
teknologi ramah lingkungan.
Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, menjelaskan pihaknya tetap percaya kebijakan pemerintah umumnya dirancang dengan pertimbangan matang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri otomotif.
"Pada dasarnya kami percaya setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri," kata Billy kepada Medcom.id.
"Kami telah menyiapkan strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini," lanjutnya.
Meski demikian, Billy melihat pemberian insentif terhadap mobil hybrid bisa memberikan efek positif bagi pasar. "Kami yakin pemberian insentif akan semakin meningkatkan permintaan konsumen dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar otomotif secara keseluruhan."
Pemerintah Indonesia sebelumnya merencanakan pemberian insentif bagi kendaraan hybrid sebagai bagian dari upaya untuk mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Insentif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan kendaraan hybrid di pasar domestik, serta mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Namun, pada awal bulan ini, pemerintah membatalkan rencana tersebut.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melihat bahwa penjualan mobil hybrid sudah baik, dan bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari pada BEV (battery electric vehicle). Sehingga, menurut dia, mobil-mobil hybrid sudah berjalan sekarang.
"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ucap Airlangga dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal ke-2 2024 pada Senin (5/8/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
