Pontianak: Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mengkaji penggunaan kendaraan listrik dengan skema sewa sebagai langkah efisiensi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berpotensi membebani anggaran operasional daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 10 Juni 2026 diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, termasuk biaya transportasi, distribusi barang, hingga operasional pemerintahan.
"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga membebani anggaran operasional pemerintah daerah," kata Edi dikutip dari Antara.
Menurut Edi, kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, dampaknya akan dirasakan hingga tingkat daerah karena berpotensi meningkatkan berbagai biaya operasional.
"Ini memang keputusan dari pemerintah pusat, kami di pemerintah kota tidak memiliki kewenangan terkait masalah harga, tetapi tentu dengan kenaikan BBM ini, dampaknya pasti akan terasa pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya," katanya.
Baca Juga:
Bakal Meluncur Solarky Sun V, Mobil Listrik dengan Panel Surya
Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Meski kenaikan hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, dampaknya diperkirakan meluas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi publik, logistik, hingga biaya operasional instansi pemerintah.
Anggaran Operasional Berpotensi Membengkak
Edi menjelaskan sebagian besar armada kendaraan milik Pemkot Pontianak masih menggunakan BBM konvensional. Armada tersebut meliputi kendaraan dinas, kendaraan operasional pekerjaan umum, kendaraan patroli, hingga truk pengangkut sampah.
"Hampir semua kendaraan dinas dan operasional kami menggunakan BBM. Mulai dari truk angkutan sampah, kendaraan Dinas PU, hingga kendaraan patroli. Kenaikan harga ini otomatis akan menambah anggaran untuk belanja BBM," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah di tengah upaya efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibat meningkatnya kebutuhan belanja operasional, pemerintah daerah berpotensi menunda sejumlah program yang dinilai belum menjadi prioritas.
Baca Juga:
Daftar Sasaran Tilang ETLE dan Nonelektronik Operasi Patuh Lodaya 2026
"Ini memang menjadi hal yang berat bagi kami. Konsekuensinya, kami harus mengurangi atau menunda belanja-belanja lain yang tidak prioritas," katanya.
Kendaraan Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang
Di tengah kenaikan biaya operasional, Pemkot Pontianak mulai melihat peluang penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi pengeluaran energi dalam jangka panjang. Langkah tersebut sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong instansi pemerintah beralih ke kendaraan listrik guna mendukung efisiensi anggaran sekaligus mengurangi emisi karbon.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggunaan kendaraan listrik melalui sistem sewa dibandingkan pembelian kendaraan baru. Menurut Edi skema tersebut berpotensi mengurangi beban operasional karena pemerintah tidak lagi bergantung pada penggunaan BBM yang harganya fluktuatif.
"Ada imbauan dari Mendagri untuk beralih ke kendaraan listrik. Kami sedang mencoba mengkaji skema lain, misalnya dengan sistem sewa kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan listrik dengan skema sewa, operasionalnya dinilai bisa lebih murah. Kami tinggal bayar sewanya, tidak perlu anggarkan untuk BBM, sementara anggaran untuk pengisian dayanya jauh lebih kecil dibanding anggaran BBM, jadi bisa lebih hemat," kata Edi.
Ia menambahkan kajian tersebut masih berlangsung dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pengisian daya serta kemampuan fiskal daerah.
Pontianak: Pemerintah Kota (Pemkot)
Pontianak mulai mengkaji penggunaan kendaraan listrik dengan skema sewa sebagai langkah efisiensi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berpotensi membebani anggaran operasional daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 10 Juni 2026 diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, termasuk biaya transportasi, distribusi barang, hingga operasional pemerintahan.
"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga membebani anggaran operasional pemerintah daerah," kata Edi dikutip dari Antara.
Menurut Edi, kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, dampaknya akan dirasakan hingga tingkat daerah karena berpotensi meningkatkan berbagai biaya operasional.
"Ini memang keputusan dari pemerintah pusat, kami di pemerintah kota tidak memiliki kewenangan terkait masalah harga, tetapi tentu dengan kenaikan BBM ini, dampaknya pasti akan terasa pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya," katanya.
Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Meski kenaikan hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, dampaknya diperkirakan meluas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi publik, logistik, hingga biaya operasional instansi pemerintah.
Anggaran Operasional Berpotensi Membengkak
Edi menjelaskan sebagian besar armada kendaraan milik Pemkot Pontianak masih menggunakan BBM konvensional. Armada tersebut meliputi kendaraan dinas, kendaraan operasional pekerjaan umum, kendaraan patroli, hingga truk pengangkut sampah.
"Hampir semua kendaraan dinas dan operasional kami menggunakan BBM. Mulai dari truk angkutan sampah, kendaraan Dinas PU, hingga kendaraan patroli. Kenaikan harga ini otomatis akan menambah anggaran untuk belanja BBM," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah di tengah upaya efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibat meningkatnya kebutuhan belanja operasional, pemerintah daerah berpotensi menunda sejumlah program yang dinilai belum menjadi prioritas.
"Ini memang menjadi hal yang berat bagi kami. Konsekuensinya, kami harus mengurangi atau menunda belanja-belanja lain yang tidak prioritas," katanya.
Kendaraan Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang
Di tengah kenaikan biaya operasional, Pemkot Pontianak mulai melihat peluang penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi pengeluaran energi dalam jangka panjang. Langkah tersebut sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong instansi pemerintah beralih ke kendaraan listrik guna mendukung efisiensi anggaran sekaligus mengurangi emisi karbon.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggunaan kendaraan listrik melalui sistem sewa dibandingkan pembelian kendaraan baru. Menurut Edi skema tersebut berpotensi mengurangi beban operasional karena pemerintah tidak lagi bergantung pada penggunaan BBM yang harganya fluktuatif.
"Ada imbauan dari Mendagri untuk beralih ke kendaraan listrik. Kami sedang mencoba mengkaji skema lain, misalnya dengan sistem sewa kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan listrik dengan skema sewa, operasionalnya dinilai bisa lebih murah. Kami tinggal bayar sewanya, tidak perlu anggarkan untuk BBM, sementara anggaran untuk pengisian dayanya jauh lebih kecil dibanding anggaran BBM, jadi bisa lebih hemat," kata Edi.
Ia menambahkan kajian tersebut masih berlangsung dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pengisian daya serta kemampuan fiskal daerah.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(UDA)
