Ahmad Erani Yustika/Dokumentasi MI.
Ahmad Erani Yustika/Dokumentasi MI. ()

Tricita Pembangunan Ekonomi

14 Oktober 2014 15:17
Oleh Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Direktur Eksekutif Indef.
 
Artikel ini diambil dari Media Indonesia edisi 14 Oktober 2014.
 
Pemerintahan baru segera dilantik dan bekerja untuk menjalankan program yang telah diikrarkan selama masa kampanye. Program di bidang ekonomi ialah yang paling ditunggu rakyat karena ini paling mudah dirasakan dan dilihat, di samping rakyat merasakan kekecewaan atas kinerja pemerintahan sebelumnya. Selama 10 tahun terakhir mereka menyatakan ekonomi gagal dikelola dengan baik, meskipun data-data makroekonomi yang diumumkan pemerintah tampak mentereng, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas fiskal.
 
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dituntut memperbaiki kualitas pembangunan ekonomi tersebut sejak hari pertama bekerja. Lima tahun periode pemerintahan tentu sangat singkat jika dibandingkan dengan aneka persoalan dan kedalaman masalah yang terjadi. Oleh karena itu, pengenalan terhadap sumber daya yang dimiliki dan deskripsi problem yang ada sangat bermanfaat untuk menyusun prioritas dan peta jalan pembangunan ekonomi. Apabila dibagi dalam tiga visi (tricita) pembangunan ekonomi, ragam masalah ekonomi dapat dilipat dalam poin berikut: transformasi ekonomi, daya saing ekonomi, dan keadilan ekonomi. Transformasi ekonomi dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk memperkuat struktur ekonomi dan menggeser kegiatan ekonomi menuju sektor yang mengadopsi inovasi dan pengembangan teknologi. Syarat pertama terjadinya transformasi ekonomi ialah kepemilikan sektor basis yang kukuh. Dengan menggunakan model teori sektor basis, sektor pertanian dan sumber daya alam merupakan sumber daya ekonomi yang harus diperkuat.
 
Oleh karena itu, agenda mendinamisasi sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya tak dapat ditunda lagi. Kebijakan reformasi agraria, subsidi input, infrastruktur desa dan pertanian, kebijakan harga, metode tanam kolektif, inovasi tanam dan panen, pembatasan kepemilikan lahan, bank tani, dan lain-lain merupakan bagian penting dari penguatan sektor basis.
 
Setelah sektor basis dikelola, pekerjaan rumah berikutnya ialah menegakkan pohon industri dan jasa. Selama delapan tahun ini sektor industri mengalami proses pendangkalan, yang kerap disebut dengan istilah `deindustrialisasi'. Sumbangan sektor industri terhadap PDB yang pernah mencapai hampir 29% (2006) sekarang tinggal 23,5% (2013). Sektor industri di masa depan harus bertumpu kepada sektor basis (yang telah didinamisasi sebelumnya). Subsektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya harus diolah menjadi barang manufaktur yang bernilai tambah.
 
Saat ini sektor industri yang berkembang justru bahan bakunya impor, sehingga pertumbuhan sektor industri meninggalkan masalah berupa defisit neraca perdagangan. Sektor jasa lebih parah lagi karena nyaris tak memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Sektor ini didominasi pelaku asing, modal besar, dan tak berpijak kepada sumber daya ekonomi nasional.
 
Transformasi ekonomi juga mesti ditopang sektor keuangan yang sehat dan berpihak. Sektor keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan nonbank lainnya (koperasi, lembaga keuangan mikro, dan masih banyak lagi). Sektor perbankan menjadi pendonor terbesar sektor riil, mencapai sekitar 80% dari total kredit. Pasar modal peranannya masih kecil untuk membantu sektor usaha, termasuk dominasi asing yang sangat besar.
 
Asuransi kurang lebih sama, sedangkan lembaga keuangan mikro (termasuk koperasi) daya dorongnya sangat terbatas, meskipun jumlahnya banyak. Sektor perbankan tak memiliki pemihakan kepada sektor pertanian dan industri. Kedua sektor itu hanya memperoleh kredit sekitar 22% dari total kredit, padahal menyumbang 40% terhadap PDB. Di luar itu operasi sektor perbankan sangat mahal karena tingkat suku bunga tinggi (khususnya kepada pelaku UMKM). Pemerintah harus memastikan sektor keuangan sehat dan afirmatif terhadap usaha kecil, yang ini semua juga harus didukung kebijakan moneter yang progresif.
 
Seusai transformasi ekonomi, fase berikutnya yang harus diurus ialah peningkatan kompetisi ekonomi sebab ekonomi makin terbuka sehingga aktivitas ekonomi menghendaki interaksi dengan negara lain, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun transaksi modal. Daya saing ekonomi terkendala oleh banyak faktor, tetapi tiga yang terpenting ialah inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur.
 
Reformasi birokrasi tak dijalankan dengan ritme yang cepat dan disiplin tinggi, akibatnya pelayanan birokrasi masih lamban, mahal, dan rumit. Perbaikan perizinan usaha, misalnya, tidak segesit negara lain, sehingga berbuntut biaya mahal. Ini masih diperparah dengan praktik korupsi yang seakan tidak mengenal hari libur. Inefisiensi ekonomi juga dipicu ongkos logistik yang mahal karena kualitas dan kuantitas infrastruktur yang parah. Persoalan itu sudah dikenali dengan sangat baik sehingga tinggal membutuhkan eksekusi yang sigap sesuai dengan prioritas pembangunan.
 
Daya saing ekonomi juga harus diikuti dengan strategi promosi ekspor yang solid. Dekade 1980-an merupakan awal dari praktik kebijakan ekonomi yang berorientasi keluar (outward-looking) setelah strategi substitusi impor tak berjalan mulus. Indonesia sebetulnya memiliki seluruh infrastruktur sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk menjalankan promosi ekspor, yakni kelimpahan aneka komoditas dan penduduk yang besar. Jika keduanya dikerangkeng kelembagaan (aturan main) yang mapan, akan berbiak menjadi geliat ekonomi yang luar biasa.
 
Namun, justru masalah defisit kelembagaan itulah yang menjadi pangkal persoalannya. Seperti yang disampaikan di muka, sektor basis tak didinamisasi sehingga sebagian pasokan berkurang dan sebagiannya lagi dijual dalam rupa bahan mentah yang tak bernilai tambah sehingga keragaman komoditas tak tergarap. Strategi promosi ekspor merupakan kombinasi dari keterkaitan antarsektor ekonomi, keragaman komoditas, dan penetrasi pasar.
 
Masalah lain yang mengemuka dalam penguatan daya saing ialah keterbukaan ekonomi ketika pasar dalam negeri masih rentan. Indonesia membuka pasarnya (baik di sektor keuangan, tenaga kerja, perdagangan, dan investasi) secara sistematis sejak dekade 1980-an pada saat ekonomi domestik masih rapuh. Kebijakan tersebut dipertahankan hingga kini sehingga telah menghancurkan sendisendi perekonomian, dan hal itu bisa dilihat pada hampir seluruh sektor ekonomi, misalnya di pertanian, industri, dan jasa.
 
China merupakan negara yang amat terampil menyusun tahap-tahap keterbukaan ekonomi, yakni memulai penguatan ekonomi domestik terlebih dulu. Hasilnya sejak 2010 menjadi negara eksportir terbesar di dunia (mengungguli Jerman). Indonesia justru melakukan pola yang sebaliknya sehingga ekspor makin tertekan dan malapetaka terjadi sejak 2012 dengan ditandai defisit neraca perdagangan hingga sekarang. Jadi, pengendalian liberalisasi merupakan resep yang harus ditebus.
 
Pertumbuhan ekonomi dan perdapatan per kapita naik lumayan tinggi dalam 10 tahun terakhir, tetapi sebetulnya kesejahteraan rakyat golongan menengah bawah menurun. Pendapatan mereka meningkat, tapi itu tak cukup untuk mengimbangi inflasi (khususnya harga pangan). Lebih mengenaskan lagi, peristiwa penurunan kesejahteraan terjadi bersamaan dengan perayaan golongan atas yang meningkat drastis kekayaannya sehingga menjadi sumber ketimpangan pendapatan.
 
Cerita itu kian dramatis ketika menyaksikan banyak pelaku ekonomi yang terlempar dari arena ekonomi, seperti pedagang tradisional, sektor pertanian, buruh, dan lain lain, sehingga sebagian migrasi ke sektor informal. Jadi, tema keadilan ekonomi menjadi pokok persoalan yang harus dimitigasi secara serius agar tidak menjadi beban politik dan sosial. Masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran memang telah mendapatkan perhatian secara khusus, tapi pendekatan yang dipakai amat dangkal sehingga tak memecahkan persoalan.
 
Pendekatan aset, penguatan kapabilitas manusia, penciptaan lapangan kerja permanen yang layak, dan kebijakan fiskal (pajak) yang progresif harus dihidupkan untuk melawan tiga patologi ekonomi itu. Kemiskinan tidak bisa diatasi sekadar pembukaan kesempatan ekonomi, tapi juga diperkuat asetnya. Di sektor pertanian, mereka harus dimodali dengan penguasaan tanah yang cukup, sehingga reformasi agraria menjadi keniscayaan. Formasi modal juga perlu dirombak agar tak berputar pada segelintir pelaku ekonomi. Pelatihan, pendidikan, dan penambahan keterampilan mesti dipercepat untuk membangun keberdayaan warga miskin, termasuk akses terhadap kesehatan.
 
Di sini, program kartu pintar dan sehat relevan untuk membangun kapabilitas individu. Pembangunan sektor pertanian dan industri (padat karya) merupakan kunci pembukaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Pola itu bila dilakukan secara spartan akan memindahkan pekerja informal ke sektor informal dan memperkuat sektor riil.
 
Jika dua langkah tersebut dilakukan, sebagian problem ketimpangan pendapatan telah teratasi. Namun, program itu mesti dilengkapi dengan kebijakan pada level hilir. Pemerintah harus menegakkan aturan pajak, karena ketaatan pajak sangat rendah (baik pribadi maupun badan) dan hanya sedikit masyarakat golongan kaya yang telah tersasar. Di luar itu, jika pengelolaan pajak telah mapan dan tidak koruptif, pajak progresif pribadi patut dipertimbangkan, seperti yang dilakukan di negara-negara Skandinavia. Nantinya hasil pajak itu akan digunakan untuk membangun sistem jaminan sosial dan transfer pendapatan yang kokoh.
 
Itu semua tentu mesti ditopang kebijakan fiskal yang utuh. Bila itu ditambah dengan pengaturan pertumbuhan harga aset (tanah, saham, emas, dan lain-lain), secara otomatis ketimpangan pendapatan bisa diredam. Tentu masih banyak soal lain yang perlu diurus, misalnya aspek pengelolaan SDA dan penanganan utang. Akhirnya, penanganan persoalan ekonomi memerlukan pendekatan baru sehingga tak mungkin mengandalkan orang-orang lama dengan kebijakan usang. Kurang lebih dengan bangun konsep ini cita-cita kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial lekas dapat dihidangkan kepada rakyat.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif