Khudori, anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
PUBLIK dikagetkan masih beredarnya apel gala dan granny smith asal California, AS, di supermarket dan toko buah. Apel karamel itu tercemar bakteri listeria monocytogenes, biang penyakit listeriosis.
Di negara asalnya, mikroorganisme itu membuat tiga warga meninggal dan puluhan orang lainnya sakit setelah mengonsumsi apel karamel. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan memastikan apel yang beredar di sini bebas cemaran listeria. Meski demikian Kemendag meminta 36 importir buah tidak mengimpor kedua apel itu hingga ada kejelasan dari AS.
Ini bukan kejadian pertama. Berulang kali produk impor segar masuk, baik secara legal maupun ilegal, membawa mikroorganisme cemaran mematikan. Kejelian aparat karantina menjadi benteng terakhir konsumen agar tidak menjadi korban produk makanan yang tidak layak. Ini sekaligus menunjukkan produk impor tidak selalu lebih baik.
Karena itu, kejadian ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk memberdayakan buah lokal. Buah lokal harus menjadi tuan di pasar negeri sendiri, bukan sebaliknya.
Sering kali perdagangan bebas dituding sebagai biang membanjirnya buah impor. Meskipun ini tidak salah, banjir buah impor bukan semata-mata karena perdagangan bebas.
Secara natural, Indonesia memerlukan komoditas yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Dalam subsektor pangan, kita memerlukan gandum. Untuk memenuhi konsumsi terigu, Indonesia harus impor.
Indonesia juga memerlukan pir karena tidak ditanam di sini, bahkan kita perlu jeruk dan apel karena produksi domestik tidak mencukupi. Lebih dari itu, sejatinya banjir impor buah terjadi lantaran Indonesia sendiri abai, bahkan lalai mengembangkan kekayaan buah domestik. Akibatnya, pihak lain yang memetik buah.
Dilihat dari plasma nutfah buah-buahan tropis, misalnya, Indonesia paling kaya ketimbang Tiongkok, bahkan Thailand sekali pun. Tapi buah-buahan Indonesia masih jadi anak tiri, bahkan tersiasiakan.
Jambu air, pisang dan salak, misalnya. Untuk jambu air, buah asli Indonesia, justru Taiwan yang memetik ekspornya. Secara jeli pula Filipina dan Malaysia mengembangkan pisang barangan dan mas, dua varietas asli Indonesia.
Anehnya, kita justru mengembangkan pisang cavendish yang bukan asli Indonesia. Nasib salak idem ditto. Komoditas asli Indonesia ini masih belum dilirik meski sudah dikembangkan luas.
Jeruk dan apel adalah ironi lainnya. Importir dan para penjual buah mengeluh pasokan jeruk dan apel domestik tidak ajek, kualitasnya beragam dan penampilannya tak menarik.
Sebaliknya, pasokan jeruk phonkam atau apel Fuji asal Tiongkok terjamin, seragam, dan menarik. Harganya pun miring ketimbang jeruk dan apel domestik.
Dengan kondisi agroklimat beragam, sejatinya Indonesia bisa memanen jeruk dan apel sepanjang tahun. Apel malang memang sering diejek karena keras, ada rasa masamnya dan penampilannya tidak menarik. Berbeda dengan apel washington atau fuji yang lunak, mempur, manis, dan penampilanya atraktif.
Sejatinya, buah apel yang keras itu menandakan masih segar. Sebaliknya, apel gembur itu sudah berbulan-bulan berada di cold storage dan tidak layak konsumsi karena sama dengan sampah. Vitamin dan gizinya meluruh, dan bahkan rusak.
Untuk menekan serbuan impor komoditas hortikultura, termasuk buah-buahan, sejak 2012 pemerintah memperketat aturan, baik pintu masuk maupun persyaratan. Sejak itu dilaporkan impor buah menurun hingga 52%. Kebijakan ini perlu diteruskan.
Meski demikian, untuk membendung banjir buah impor tidak cukup hanya dengan memperketat beleid impor. Diperlukan langkah-langkah simultan, komprehensif, berdimensi jangka panjang, dan dilakukan konsisten untuk memberdayakan buah lokal.
Pertama, pemetaan potensi buah sesuai kondisi agroklimat. Pemetaan dibarengi kajian jenis buah yang disukai masyarakat. Cara ini memungkinkan pengembangan budi daya dan membangun pola konsumsi lokal. Diakui atau tidak, kebijakan buah pemerintah selama ini adalah warisan penjajah.
Yang mendapatkan prioritas penelitian dan pengembangan hanya buah-buahan yang disukai kaum penjajah. Sebaliknya, buah-buahan yang disukai rakyat dibiarkan tumbuh di hutan-hutan tanpa pernah diteliti, apalagi dikembangkan serius. Kebijakan bercorak kolonial itu harus ditinggalkan jauh-jauh.
Kedua, pemetaan potensi harus dibarengi dengan kebijakan riset yang serius dan dukungan pendanaan yang memadai. Riset tidak hanya ditujukan pada pengembangan budi daya aneka buah-buahan prioritas, tetapi juga pada pengolahan menjadi pelbagai produk olahan bernilai tambah tinggi.
Cara ini memungkinkan Indonesia keluar dari jebakan instabilitas harga produk primer pertanian. Riset harus dibarengi dengan dukungan pendanaan yang memadai. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah bisa memfokuskan riset pada buahbuahan prioritas yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Ketiga, memperkuat otoritas lembaga pengurus buah-buahan. Selama ini, buah-buahan hanya diurusi pejabat setingkat subdirektorat yang berada di Ditjen Hortikultura. Karena levelnya rendah, domain dan otoritasnya pun terbatas.
Keempat, memperketat impor dengan mengintegrasikan kebijakan bea masuk, safeguard, dan SNI. Kelima, mengedukasi konsumen ihwal pentingnya mengonsumsi buah yang sehat. Konsumen harus tahu bahwa komoditas segar seperti buah-buahan memiliki daya tahan terbatas. Cara mengulur daya tahan dengan menyimpan di cold storage juga punya keterbatasan.
Keenam, memperbaiki infrastruktur untuk menjamin jalur distribusi yang lancar dari sentra produsen ke konsumen.
Bagaimana mungkin jeruk Pontianak atau Medan bisa bersaing dengan jeruk dari Tiongkok kalau ongkos angkut jeruk dari negara itu ke Jakarta lebih murah daripada ongkos angkut jeruk dari Pontianak atau Medan ke Jakarta.
Ketujuh, ini yang paling sulit, melakukan semua langkah itu secara konsisten dan berkesinambungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
