RENCANA pemberian bantuan dana Rp1 triliun setiap partai dari negara (APBN) yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo akan berpengaruh luas bagi prospek kehidupan partai politik di Indonesia.
Partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu, pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaksanaan program partai. Pemerintah setidaknya melalui Kemendagri bercita-cita ke depan partai politik bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas tanpa dibiayai dana hasil korupsi yang selama ini diambil dari petugas partai yang menjabat atau menjadi anggota DPR.
Rakyat memang sangat membutuhkan pelayanan kebutuhan dalam hidup bernegara dan pergantian pejabat publik berjalan secara wajar. Negara ini didirikan untuk tujuan mengupayakan kesejahteraan, mencerdaskan, dan melindungi seluruh rakyatnya. Hak untuk mewujudkannya lantas diserahkan kepada segenap pejabat negara yang pengisiannya dilakukan oleh partai politik. Seluruh rakyat berhak untuk mewujudkan cita-cita negara.
Tetapi mengatur bersama-sama secara keseluruhan ialah satu hal yang sulit dilakukan. Maka, dianutlah sistem perwakilan. Rakyat memercayakan hak itu pada sebagian kecil elite negara. Harapannya para elite terpilih juga akan menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya dalam sistem politik yang stabil dan fungsional.
Kapal
Ibarat kapal, partai ialah alat angkut yang mengantarkan para penumpang dari pulau rakyat menuju pulau kekuasaan. Adapun kedua pulau merupakan negara kesatuan yang dipersatukan oleh laut kepentingan umum dan cita-cita bersama sebagai sebuah negara bangsa.
Para calon penumpang berasal dari rakyat. Mereka mendaftarkan diri sebagai penumpang dengan pilihan afiliasinya pada kapal parpol. Kapal itu berlayar mengarungi laut perjalanan lima tahunan. Kru kapal akan berusaha mengumpulkan calon penumpang.
Kapal itu juga menyampaikan fasilitas pengabdian kepada rakyat dan ciri khas program kerja kerakyatan sebagai syarat menjadi penumpang. Bukan menawarkan kenyamanan untuk menumpang sehingga kapal berubah menjadi tempat rebutan karena kenyamanan dan kemewahannya.
Apalagi kapal parpol bukanlah tempat untuk menumpuk harta. Partai wajib dilengkapi dengan perencanaan dan keterbukaan menejemennya. Kapal harus berjibaku melawan 'badai' pergulatan pemilu. Merebut hati rakyat dengan sanak pendukungnya.
Jumlah sanak yang mengantarkan para calon penumpang baik kelas legislatif maupun eksekutif ditentukan. Semakin banyak pendukungnya, dialah kapal besar dengan jumlah penumpang terbanyak sebagai pemenang pemilu.
Menurut mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, partai yang aktif dalam setahun membutuhkan Rp 2 miliar - Rp 3 miliar.
Setelah berhasil melewatinya, kapal berlabuh di pantai-pantai kekuasaan menuju pintu-pintu gerbang jabatan politik. Tidak semua kapal mampu berlabuh. Kurangnya stok akomodasi dan perbekalan dari sanak pendukung pemilih dalam pemilu menyebabkan kapal kehabisan bekal untuk menyeberang. Berbagai badai selama perjalanan lima tahun termasuk badai persaingan kampanye pemilu menghadang kapal parpol.
Metamorfosis
Ada awak kapal dan nakhoda yang tertarik ikut turun dan tinggal di pulau kekuasaan dan memasuki pintu jabatan. Awak itu bisa berupa pengurus parpol mulai tingkat pusat hingga daerah.
Bisa sekretaris jenderal dan jajaran pengurus dewan pimpinan pusat atau pengurus dewan pimpinan cabang di tingkat awak yang terbawah. Adapun sang nakhoda ialah ketua umum parpol.
Mereka ini bisa saja memasuki pintu-pintu jabatan sebagai hasil atas sokongan yang cukup dari sanak pendukung yang memilihnya hingga jumlah yang memadai. Perusahaan kapal parpol harus segera mengganti nakhoda dan awaknya yang sudah tinggal di pulau kekuasaan itu.
Ketua dan awak parpol yang sudah memasuki jabatan hendaknya dicarikan penggantinya. Bukankah kapal harus senantiasa siap untuk berlayar? Anggaplah jabatan nakhoda dan awak saat itu lowong. Karena itu, meminjam argumen yang dibangun oleh Barbara Geddes, bahwa seorang politikus harus bisa bermetamorfosis dalam suatu keadaan.
Artinya ia harus bisa menempatkan posisi dan tingkah lakunya pada saat dan di mana ia berada, meskipun untuk itu kadang-kadang yang bersangkutan harus berkorban; meninggalkan jabatan sebagai nakhoda dan anak buah kapal. Di dalam kasus ini seorang politikus yang sedang berkuasa tentu akan berbeda dengan yang tidak sedang berkuasa.
Politikus yang tidak sedang berkuasa bisa berkonsentrasi untuk berusaha meraih kekuasaan melalui pemilu, tanpa dibayangi oleh ancaman terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (jabatan). Politikus yang sekaligus pejabat negara harus menyadari bahwa kekuasaan yang melekat kepadanya memberikan konsekuensi bahwa ia milik publik.
Seluruh penumpang yang sudah diturunkan akan menjalani hidup dan tugasnya di pulau kekuasaan. Penting disadari bahwa syarat bisa menjadi penumpang kapal karena mereka sepakat dengan fasilitas pengabdian pada rakyat dan ciri khas program kerja kerakyatan partai yang dulu meloloskannya bisa menjadi penumpang kapal.
Fasilitas pengabdian itu berupa platform parpol. Tujuannya umumnya ialah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Dari pulau kekuasaan dan melalui pintu-pintu jabatan inilah para penumpang yang disebut pejabat publik ini berkarya membuktikan diri sebagai penumpang sejati yang layak. Mereka ialah milik seluruh rakyat.
Jika kemudian tidak diganti, bagaimana kapal bisa berlayar tanpa awak? Kalau toh bisa, tentu tidak sempurna jalannya. Bisa jadi kapalnya tidak lagi bisa melaut dalam pelayaran lima tahun berikutnya.
Perusahaan kapal parpol juga harus selalu berusaha mencari para pengganti awak dan nakhoda yang kualitasnya semakin baik. Ini penting bila ingin parpol semakin besar, bukan sebaliknya. Di sinilah pentingnya kaderisasi dan rekrutmen menentukan bangunan sebagai kapal partai yang modern.
Imbalan untuk kapal
Kapal boleh mendapat ongkos dari para penumpang, tetapi dengan syarat kewajaran dan kepatutan. Kapal juga mendapat sokongan dana dari pulau kekuasaan (pulau negara) yang akan dituju secara wajar berdasarkan aturan.
Di sinilah pentingnya rencana anggaran partai dan laporan pertanggungjawabannya berbicara. Tiket penumpang kapal parpol berupa tersalurkannya kepentingan rakyat dalam produk-produk aturan perundangan. Tiket juga berupa tersalurkannya dana negara untuk proyek-proyek pembangunan dengan bersih.
Tak berlebihan bila selama parpol begitu powerfull di semua bidang dengan peluang meraih keuntungan ekonomi. Tidak boleh lantas justru uang rakyat menjadi bancakan korupsi para penumpang.
Jerih payah perantauan para penumpang kapal memang layak mendapatkan imbalan. Ibarat para pengadu nasib memang berhak meraih sejumlah fasilitas kesuksesan. Imbalan atas jerih payah mereka pantas mendapat imbalan yang setimpal.
Bahkan tak jarang rakyat menganugerahinya sebagai pahlawan. Tetapi patut senantiasa diingat bahwa kapal bukan berarti sebuah mesin pencari kepuasan atau kekuasaan pribadi dan kelompok.
Jika tidak bisa bertanggung jawab ke rakyat, kapal parpol tidak berhak berlayar di lautan pemilu.
