MELEMAHNYA kurs rupiah hingga 14.100 per US$ pada hari-hari ini acap kali menimbulkan pertanyaan, sampai kapan kondisi ini akan terjadi?
Selanjutnya, rupiah akan terperosok hingga level berapa?
Lalu, kebijakan apa yang bisa membuat rupiah segera menguat? Jujur saja saya sering kewalahan ditanya wartawan mengenai hal-hal ini.
Sesungguhnya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit.
Saya cenderung tidak bisa menjawabnya.
Yang saya bisa jawab ialah melemahnya rupiah kali ini berbeda dengan kondisi 1998, ketika rupiah melemah hingga Rp15 ribu per US$, bahkan pernah terjerumus ke level terendah Rp17 ribu per US$ selama dua hari pada 20-21 Januari 1998.
Lalu, apa bedanya? Pada 1998, rupiah melemah lebih disebabkan 'kesalahan sendiri', yakni fundamen ekonomi (economic fundamentals) yang buruk, yang sebelumnya tidak begitu disadari.
Saat itu terjadi beberapa hal buruk secara simultan.
Pertama, defisit transaksi berjalan yang kian membesar.
Kedua, utang luar negeri sektor swasta yang jatuh tempo dalam jumlah besar, yang tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan devisa yang memadai.
Utang luar negeri total US$130 miliar hanya di-back up dengan cadangan devisa hanya US$20 miliar.
Ketiga, kinerja industri perbankan sedemikian buruk, yang ditandai dengan kredit macet (non-performing loan) dalam jumlah besar.
Sebagian dari kredit tersebut berbasiskan US$ (kredit valas).
Akumulasi tiga masalah tersebut menyebabkan terjadinya permintaan valuta asing yang tinggi, yang melebihi kemampuan pemerintah (Bank Indonesia) untuk memasoknya.
Terjadilah ketimpangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply), alias mismatch.
Akibatnya, karena kelangkaan pasokan valas, kurs US$ menguat secara drastis.
Masalah itu semakin diperhebat ketika masyarakat panik akibat ditutupnya 16 bank yang kolaps pada 1 November 1997.
Akibatnya, terjadilah rush di sebagian besar bank.
Nasabah menarik dana lalu sebagian dari mereka menukarnya menjadi valas dan melarikannya ke luar negeri (flight to quality dan flight to safety).
Itulah biang keladi melemahnya rupiah pada saat krisis 1998.
Faktor eksternal
Hal yang agak berbeda terjadi pada saat sekarang.
Penyebab melemahnya rupiah lebih banyak disebabkan faktor eksternal, selain ada faktor kelemahan struktural perekonomian kita berupa lemahnya sektor manufaktur.
Sesudah menderita krisis subprime mortgage pada 2008, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan tiga jurus utama, yakni 1) penurunan suku bunga acuan Fed rate perlahan-lahan dari 6,5% menjadi 0,25%, 2) memasok likuiditas dalam jumlah besar melalui pencetakan uang (quantitative easing), serta (3) mendorong perekonomian melalui stimulus fiskal yang didanai dari defisit anggaran pemerintah federal.
Kini, perekonomian AS berangsur-angsur sembuh.
Indikasinya 1) pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 3% (lebih tinggi daripada level normal 2%), 2) tercipta lapangan kerja baru 300 ribu per bulan, 3) pengangguran turun dari 10% ke 5,5%, dan 4) penjualan mobil telah kembali normal 17 juta unit per tahun.
Ditambah dengan penemuan cadangan minyak (shale oil) terbesar di dunia di AS sebesar 1 triliun barel, alias empat kali lipat cadangan minyak Arab Saudi, lengkaplah optimisme masa depan perekonomian AS.
Dalam situasi ini, bisa dimengerti jika para pemilik modal di seluruh dunia merasa lebih aman untuk memindah aset-aset mereka menjadi valas US$ dan/atau surat berharga yang berdenominasi US$.
Mata uang US$ menjadi favorit jika dibandingkan dengan mata uang kuat (hard currencies) yang lain, seperti euro, yen, dan yuan.
Mata uang euro tidak favorit karena bank sentralnya (ECB) sedang menjalankan kebijakan quantitative easing menyusul bangkrutnya Yunani dan lesunya perekonomian zona euro.
Yen sudah lama tidak favorit karena perekonomian Jepang stagnan sejak dasawarsa 1990-an.
Yuan tidak bisa dikoleksi para pemilik dana global karena pemerintah Tiongkok membatasi peredarannya.
Mereka sengaja tidak mengizinkan yuan menjadi mata uang internasional.
Jika permintaan (demand) terhadap yuan meninggi, nilai tukarnya bakal naik.
Itu tidak dimaui karena akan menyebabkan daya saing berkurang.
Sebaliknya, justru pemerintah Tiongkok menempuh kebijakan devaluasi yuan.
Dengan setting seperti itu, sesungguhnya amat sulit untuk mendorong rupiah agar menguat.
Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah benar menempuh berbagai kebijakan deregulasi untuk mendorong investasi, termasuk menarik investasi asing.
Juga sudah benar jika dalam waktu dekat ini akan digulirkan sejumlah tax holiday untuk bidang-bidang investasi tertentu.
Namun, yang harus disadari, semua relaksasi regulasi tersebut baru akan memberi dampak positif dalam beberapa saat ke depan.
Perlu waktu (time lag) untuk melakukan sosialisasi atau kampanye, sebelum kebijakan tersebut benar-benar direspons positif oleh para investor.
Tunggu perkembangan
Lagi pula, investor asing sekarang juga banyak yang sedang memilih sikap menunggu (wait and see), sampai kegonjang-ganjingan ini mulai reda dan berhenti pada titik ekuilibrium tertentu.
Konkretnya, mereka akan menunggu, kapan dan pada titik apakah ekuilibrium baru rupiah akan berada?
Berapa titik ekuilibrium baru mata uang negara-negara emerging markets lain yang menjadi rival Indonesia dalam menarik investasi, katakanlah India dan Vietnam, pada titik sekarang, semuanya belum bisa dipastikan. Masih labil dan penuh ketidakpastian (uncertainty).
Presiden Jokowi juga getol membebaskan visa bagi banyak negara.
Itu bagus dan berpotensi meningkatkan kehadiran turis asing ke Indonesia. Namun, itu juga perlu waktu.
Turis asing tidak akan serta-merta datang ke Indonesia.
Saya menduga para turis di seluruh dunia juga bakal bersikap konservatif, untuk lebih berhati-hati atau mengerem rencana-rencana mereka bepergian.
Pada saat di seluruh dunia tercekam perlambatan ekonomi, yang mereka lakukan ialah mempertajam prioritas belanja.
Kegiatan jalan-jalan ke luar negeri bisa menjadi item yang mudah ditunda.
Tiongkok ialah negara yang memasok turis asing besar ke Indonesia.
Padahal, negara itu sekarang sedang dilanda perlambatan ekonomi yang signifikan.
Pertumbuhan ekonomi mereka tahun ini pasti di bawah 7%.
Bahkan tahun depan mereka diproyeksikan cuma tumbuh 6,5%, bahkan bisa jadi malah hanya 6,3%.
Kinerja melambat itu diduga bakal berpengaruh terhadap kehadiran turis mereka ke Indonesia.
Saya merasa tidak ada solusi yang bersifat instan (quick fix dan quick win) dalam kasus ini.
Gelombang penguatan US$ mungkin masih akan terjadi, tetapi saya yakin tetap akan menemui titik jenuhnya.
Pada saat itulah rupiah akan berbalik arah menguat.
Namun, pemerintah wajib untuk terus-menerus membangun kepercayaan (confidence) pasar dan masyarakat luas, agar terbuka ruang penguatan rupiah.
Langkah Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya sudah benar dan baik.
Namun, itu tampaknya belum cukup. Masih ada beberapa menteri lain yang kinerjanya belum baik sehingga diyakini masih akan ada reshuffle jilid kedua.
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan Presiden Jokowi juga merupakan tambahan energi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Jika itu semua berlangsung dengan baik, saya yakin pelan-pelan akan menguat, menuju ekuilibrium barunya di level Rp13 ribu per US$, atau bahkan mungkin di bawah itu.
Sementara itu, serangkaian paket deregulasi yang sudah disiapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution tetap layak untuk ditunggu.
Meski kebijakan deregulasi akan berdampak jangka menengah dan panjang (tidak serta-merta bisa menyebabkan rupiah menguat), hal itu tetap mendesak dilakukan, dalam konteks memperbaiki struktur perekonomian melalui jalur bertambahnya investasi dan menguatnya daya saing.
Deregulasi-deregulasi tersebut bersifat memberi kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk memberikan bebas pajak hingga beberapa tahun (tax holiday), yang selama ini pemerintah Indonesia 'pelit' melakukannya.
Namun, di saat tertekan seperti sekarang, resistensi terhadap tax holiday rasanya mulai bisa ditepis.
Kita memang amat memerlukan investasi, sedangkan persaingan untuk merebut investasi sudah sedemikian ketat diperebutkan negara-negara host, seperti Tiongkok, India, dan Vietnam.
Bahkan Tiongkok pun sampai perlu melakukan devaluasi yuan agar investasi di negerinya tetap menarik, di tengah masalah kenaikan upah tenaga kerja dan kian mahalnya harga tanah di daerah industri pantai timur Tiongkok.
Kombinasi antara sentimen positif yang dihembuskan Presiden dan partai politik (reshuffle dan bergabungnya PAN di pemerintahan) serta berbagai kebijakan deregulasi diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan yang dapat menaikkan kurs rupiah, yang kini sudah terlalu murah (undervalued).
