MI/Rommy Pujianto
MI/Rommy Pujianto ()

Seharusnya Suryadharma Ali Mundur

25 Mei 2014 21:04
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono hari Senin ini memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali berkaitan dengan penetapan tersangka yang dijatuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada dirinya. Sesuai pakta integritas yang sudah ditandatangani para pejabat negara, Presiden menunggu sikap Suryadharma untuk mundur dari jabatannya.
 
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan bahwa Presiden sangat menghormati hukum. Ketika seorang pejabat negara sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka ia diharapkan fokus untuk menghadapi persoalan hukumnya.
 
Bahkan hal itu berlaku juga untuk kader Partai Demokrat. Ketika Ketua Umum Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Presiden Yudhoyono meminta Anas untuk fokus menghadapi persoalan hukum dan bahkan kemudian mengambil alih jabatan ketua umum partai.
 
Contoh baik selama ini ditunjukkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangunan komplek olahraga Hambalang, ia langsung menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden. Menurut Presiden, baik Suryadharma Ali maupun Kementerian Agama sama-sama penting untuk diperhatikan. Suryadharma penting untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan hukum yang ia terima. Sebaliknya, pelayanan di Kementerian Agama tidak boleh terganggu oleh status hukum yang dihadapi menterinya.
 
Suryadharma Ali sejauh ini menolak untuk mundur dari jabatannya. Ia merasa penetapannya sebagai tersangka hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ia memilih berkonsentrasi untuk mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan haji untuk tahun ini.
 
Sikap Suryadharma ini disayangkan karena ia justru dihadapkan kepada tuduhan korupsi dari pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2012/2013. Ia bukan hanya dituduh menggunakan anggaran haji untuk kepentingan keluarga dan sejawatnya, tetapi juga mengambil keuntungan bagi diri dan kelompoknya.
 
KPK sendiri belum menyatakan besarnya korupsi yang diduga dilakukan Suryadharma. Namun perkiraannya besar korupsi yang dilakukan dari pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2012/2013 mencapai Rp230 miliar.
 
Atas dasar itu Suryadharma tidak selayaknya menangani pelaksanaan penyelenggaraan haji untuk tahun ini. Lebih baik ia membuktikan terlebih dahulu bahwa memang tidak pernah ada korupsi seperti yang ia yakini.
 
Selama ini KPK tidak pernah salah dalam melakukan langkah hukum. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK sudah memiliki bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana korupsi.
 
Dalam kasus korupsi. pelaksanaan penyelenggaraan haji, KPK mendapat informasi dari Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan. Dari penelusuran aliran uang dari dana haji, ditemukan adanya aliran uang kepada pejabat-pejabat negara.
 
Jumlah dana haji yang dikelola Kementerian Agama memang luar biasa jumlahnya. Dana yang dipegang oleh Kementerian Agama dari setoran masyarakat paling tidak mencapai Rp80 triliun.
 
Sekarang ini warga masyarakat harus menunggu giliran sampai 10 tahun sebelum benar-benar bisa pergi menunaikan ibadah haji. Warga yang berniat untuk pergi haji itu bukan hanya harus mendaftar, tetapi menyetorkan uang untuk melaksanakan ibadah haji itu.
 
Pengelolaan dana haji selama ini dinilai tidak pernah transparan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin pernah mempertanyakan mengapa dana haji itu lebih suka disimpan di bank konvensional daripada bank syariah. Semua itu diduga disebabkan adanya insentif bunga yang diberikan.
 
Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan semua urusan dana haji, Suryadharma Ali seharusnya tidak takut untuk mundur dari jabatannya. Dengan itu ia bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan apa pun dari dana haji masyarakat.
 
Dengan bersikukuh memegang jabatannya dan masih ingin menangani penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, maka diduga ada hal yang ia nikmati. Ia khawatir kalau ada hal yang tidak bisa didapatkan lagi.
 
Kebesaran hati Suryadharma Ali memang perlu kita tunggu. Sejauh mana ia menempatkan kekuasaan dalam dirinya. Apakah kekuasaan dianggap sebagai hak istimewa sehingga harus dipertahankan ataukah kekuasaan hanya sebuah amanah untuk pengabdian?
 
Seperti dalam kolom ini sebelumnya, kita kadang permisif terhadap kasus korupsi. Akibatnya, orang tidak pernah merasa jera untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Kita membutuhkan perubahan sikap yang drastis dalam melihat korupsi, apabila memang ingin menjadi Indonesia bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif