Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar konvensi dihentikan saja. Namun panitia konvensi tidak bisa memutuskan karena harus berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang memberikan tugas.
Panitia konvensi pun tidak berani untuk bertindak lebih lanjut. Sebagai bagian dari perkenalan calon seharusnya masih ada debat antarcalon presiden yang harus dilakukan. Namun mereka tidak berani melaksanakannya, karena khawatir akan manfaat dari pelaksanaan debat yang dilangsungkan.
Sejak awal memang dipertanyakan maksud penyelenggaraan konvensi Partai Demokrat. Ketika penetapan pemenang dilakukan melalui survei dan itu akan dilakukan setelah pemilihan legislatif, konvensi hanya dijadikan sebagai asesoris partai semata. Seharusnya kalau Partai Demokrat bersungguh-sungguh dengan pelaksanaan konvensi, penetapan pemenang dilakukan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan. Kalau itu dilakukan maka kemunculan nama pemenang konvensi akan ikut membantu kampanye Partai Demokrat dan sekaligus mendongkrak popularitas sang pemenang.
Dengan ada calon presiden yang definitif dari Partai Demokrat, para pemilih pun bisa mengetahui kepemimpinan seperti apa yang ditawarkan ketika mereka memberikan suara kepada partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Tanpa ada nama yang definitif, maka para pemilih kesulitan untuk mengetahui masa depan dari Partai Demokrat. Sementara Presiden Yudhoyono yang banyak dijadikan sebagai bahan kampanye partai, sudah tidak mungkin maju lagi dalam pemilihan presiden nanti.
Belum lagi persoalan banyaknya kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Kalau perolehan suara mereka terpuruk sangatlah wajar, karena tidak jelas apa yang sedang ditawarkan partai itu kepada para pemilih.
Sekarang 11 peserta konvensi Partai Demokrat merasa bahwa kerja keras mereka menjadi sebuah kesia-siaan. Padahal tidak sedikit tenaga, pikiran, dan juga materi yang suah mereka keluarkan untuk mengikuti konvensi. Partai Demokrat sendiri sudah mengeluarkan sedikitnya Rp50 miliar untuk menggelar serangkaian debat antarcalon peserta konvensi.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat perlu segera mengambil keputusan untuk menghentikan atau meneruskan konvensi. Kasihan para peserta kalau dibiarkan berada di tengah ketidakpastian. Ibaratnya, sekarang ini mereka maju kena, mundur kena.
Padahal semua peserta telah mengorbankan apa yang dimilikinya untuk bisa meraih sesuatu yang lebih baik di depan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman misalnya, rela menurunkan dirinya sebagai ketua lembaga tinggi negara demi agar bisa menjadi calon presiden Partai Demokrat.
Menteri Perdagangan Gita WIryawan dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal melepaskan jabatannya agar bisa terpilih sebagai calon presiden yang bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Tujuh peserta konvensi yang lain pun tidak bisa dikatakan kecil pengorbanan perasaan yang sudah diberikan.
Atas semua pengorbanan itu sepantasnya Partai Demokrat memberikan imbalan penghormatan. Yakni dengan tidak memperpanjang beban moral yang harus mereka tanggung sebagai peserta konvensi Partai Demokrat.
Memang penghentian pelaksanaan konvensi akan sangat memukul para peserta. Tetapi jauh lebih baik mereka menerima kenyataan pahit itu sekarang daripada dibiarkan menunggu di tengah ketidakjelasan.
Semua itu tentunya merupakan pelajaran yang berharga. Bahwa membangun tradisi demokrasi memang tidak mudah. Diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan tidak bisa hanya muncul dari pemikiran sesaat tanpa ada kajian yang mendalam.
Apalagi lima tahun mendatang kita akan menerapkan sistem pemilihan umum yang berbeda. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan bersamaan. Partai-partai politik harus menjadikan pengalaman pahit Partai Demokrat sekarang ini sebagai sebuah pelajaran yang jangan sampai mereka alami.
No Turning Back"">
