Kampanye pemilu damai.
Kampanye pemilu damai. ()

Lima Hari Penentuan Pemilu 2014

04 Mei 2014 21:59
WAKTU terus berjalan, tenggat waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan hasil Pemilu 2014 semakin mendekat. Tinggal lima hari waktu yang tersisa sebelum hasil resmi penghitungan suara diumumkan kepada masyarakat.
 
Banyak yang mengkhawatirkan KPU bisa bekerja tepat waktu untuk menyelesaikan penghitungan suara. Buruknya pendataan yang dilakukan mulai dari tempat pemungutan suara, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi, membuat semua persoalan bermuara di tingkat nasional.
 
Proses rekapitulasi suara tingkat provinsi berjalan sangat lambat. KPU kebingungan ketika harus menghadapi gugatan dari partai-partai politik karena memang banyak data yang berbeda yang disampaikan oleh KPU Daerah.
 
Seperti kita tahu, perbedaan data itu ada yang terjadi karena pemahaman yang tidak utuh dari petugas di TPS tentang bagaimana memindahkan hasil pemungutan suara ke alam formulir C1 yang sudah disediakan. Tetapi ada juga yang terjadi karena sengaja dilakukan petugas di lapangan karena ada main mata dengan partai politik atau calon anggota legislatif. Yang terakhir inilah sebenarnya yang paling merepotkan. Pasalnya, banyak data yang sudah direkayasa, sehingga sulit untuk melacak data awal yang sesungguhnya. Kita menemukan banyak formulir C1 palsu yang beredar.
 
Padahal pada awalnya KPU mencoba merancang formulir C1 sebagai alat untuk mencegah kecurangan. Panitia diminta untuk memberikan formulir C1 yang merupakan hasil penghitungan suara di setiap TPS kepada masing-masing partai politik agar jika ada kecurangan bisa dilakukan cek silang.
 
Namun kita lihat bahwa niatan untuk melakukan kecurangan begitu canggihnya. Banyak partai politik yang tidak memperoleh formulir C1. Bahkan ada beberapa kasus yang formulir C1 partai politik dirampas oleh pihak-pihak tertentu.
 
Sikap untuk menghalalkan segala cara agar bisa terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi penyebab utama semua kekacauan sekarang ini. Fenomena "nomor piro wani piro" terjadi pada semua tempat dan juga semua tingkatan.
 
Tidak ada satu pun partai politik yang bisa menyangkal adanya fenomena tersebut. Masalahnya, pertarungan terjadi juga di antara calon anggota legislatif dalam satu partai dan itu juga melibatkan politik uang.
 
Kita mendengar niatan para anggota calon legislatif yang akan menuntut rekan satu partainya secara hukum. Mereka tidak bisa menerima kecurangan dari rekan satu partainya yang diduga mencuri suara yang mereka dapatkan.
 
Kita bisa membayangkan ramainya tuntutan hukum yang akan terjadi begitu KPU mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara. Tugas berat akan berpindah ke Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengadil terhadap berbagai kecurangan pemilu.
 
Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk. Mahkamah Konstitusi harus sudah mengambil keputusan akhir selama satu bulan sejak pengajuan tuntutan hukum diajukan partai politik atau anggota calon legislatif..
 
Itulah yang membuat KPU tidak bisa lagi menunda pengumuman hasil Pemilu 2014. Keterlambatan pengumuman KPU akan berdampak kepada waktu pengajuan tuntutan hukum yang dilakukan partai politik dan calon legislatif. Keterlambatan pengajuan tuntutan hukum membuat waktu keputusan Mahkamah Konstitusi akan juga mundur.
 
Padahal penetapan hasil Pemilu 2014 merupakan kunci bagi pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditetapkan tanggal 9 Juli atau hanya dua bulan setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU.
 
Sungguh ironis keinginan kita membangun sistem demokrasi yang lebih baik selalu terkendala oleh pelaksanaan pemilu yang tidak berkualitas. Kita tidak kunjung bisa belajar dari kesalahan yang terjadi sejak Pemilu 1999, 2004 dan 2009.
 
Berulangkali kita sampaikan bahwa kalau kita mau menjadi negara yang maju, kita harus mau menjadi bangsa pembelajar. Kalau kita selalu terantuk pada batu yang sama, maka kualitas kita lebih buruk dari keledai.
 
Inilah yang seharusnya membangun kesadaran kita bersama. Kita harus mengevaluasi total seluruh pelaksanaan Pemillu 2014 dan bersama-sama berupaya untuk membangun sistem pelaksanaan yang lebih baik pada Pemilu 2019. Kita seharusnya bisa menggunakan sistem teknologi yang lebih canggih dan membangun mentalitas para peserta pemilu yang menghindarkan terjainya praktik kecurangan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif