MENTERI Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bereaksi atas tuduhan yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahwa pihaknya menghambat pelepasan Stadion Lebak Bulus untuk kepentingan pembangunan mass rapid transit. Roy Suryo menyampaikan somasi dan akan mengajukan tuntutan hukum kepada polisi apabila Wagub Ahok tidak meminta maaf.
Menpora berdalih bahwa pihaknya tidak pernah menerima surat permohonan pelepasan aset Stadion Lebak Bulus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi penyediaan lahan pengganti yang seharusnya menjadi prasyarat pelepasan sarana olahraga, belum dipenuhi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Roy Suryo berpendapat bahwa tuduhan yang disampaikan Wagub Ahok secara terbuka, merusak kredibilitasnya. Oleh karena itu Menpora meminta Ahok meminta maaf untuk merehabilitasi namanya yang terlanjur tercemar. Ahok sendiri mengakui bahwa staf Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum secara resmi mengajukan surat permohonan ke Menpora. Atas dasar itu Ahok menyampaikan permintaan maaf dan menegur aparatnya yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar.
Namun Roy Suryo merasa tidak cukup Wagub Ahok menyampaikan permohonan maaf melalui media massa. Ia meminta agar Ahok menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada dirinya.
Kasus ini sepantasnya memberi pelajaran kepada Ahok untuk lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan kepada publik. Kita hargai cara kerja Ahok yang serba cepat dan ingin menuntaskan segala hambatan yang dihadapi.
Namun semua itu harus tetap terukur dan dilakukan dengan cara yang baik. Ada tata krama yang harus diperhatikan para pejabat publik. Ketegasan bisa dilakukan tanpa harus dengan perkataan kasar dan menyakitkan hati orang lain.
Bukan baru sekali ini Ahok menyampaikan pernyataan keras yang menyinggung orang lain. Belum lama ini ia mengritik Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara Dahlan Iskan atas kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok. Ahok bingung mengapa Dahlan Iskan tidak membangun rel kereta api sampai ke ujung pelabuhan.
Namun Dahlan Iskan orangnya tidak sensitif. Ia malah menyampaikan maaf atas kemacetan yang terjadi. Hanya saja menurut Dahlan Iskan, membangun rel kereta api merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Kalau saja kewenangan itu ada di Kantor Menneg BUMN, maka sudah sejak lama rel kereta api sudah ia bangun.
Sikap seperti Dahlan Iskan itulah yang seharusnya dilakukan juga oleh Roy Suryo. Janganlah pejabat negara terlalu sensitif. Apalagi sampai menyomasi sesama pejabat dan bahkan mengancam melakukan tuntutan hukum.
Sekarang ini semua pihak dituntut lebih dewasa. Ahok yang sekarang menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta harus mampu menjaga mulutnya. Harus berpikir dulu sebelum berbicara, jangan di balik berbicara dulu sebelum berpikir.
Sebaliknya Roy Suryo menggunakan saja cara yang lain, apabila ingin mengoreksi pernyataan sesama pejabat. Tidak baik di mata rakyat apabila para pejabat saling bertengkar, apalagi untuk sesuatu yang tidak substansial.
Pokok persoalan yang harus diselesaikan di Jakarta sekarang ini adalah bagaimana mengurai kemacetan. Pemborosan yang terjadi sudah terlalu mahal dan merugikan negara. Setiap tahun ada sekitar Rp 40 triliun yang dibuang karena kemacetan.
Pemecahan kemacetan di jakarta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keduanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan semua hambatan yang ada. Bukan hanya bertengkar tanpa menyelesaikan persoalan yang harus mereka pecahkan.
Oleh karena itu hentikan pertengkaran antara Menpora dan Wagub DKI Jakarta. Lebih baik kita fokus kepada upaya percepatan pembangunan MRT. Hanya dengan kesungguhan kita membangun transportasi massal yang baik di Jakarta, maka kemacetan akan bisa diselesaikan.
Tanggalkan egoisme sektoral. Marilah kita sama-sama berpikir kepentingan yang lebih besar. Terbangunnya sistem transportasi massal yang baik di jakarta akan memberi manfaat bagi seluruh rakyat.
