Komunitas Piye Kabare/ANT/FANNY OCTAVIANUS.
Komunitas Piye Kabare/ANT/FANNY OCTAVIANUS. ()

​Demokrasi Jangan Trial and Error

09 September 2014 18:07
POLEMIK tentang tata cara pemilihan kepala daerah terus bergulir. Keinginan beberapa partai politik untuk mengembalikan sistem pemilihan Kepala Daerah Tingkat II ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap sebagai pengambilalihan kembali kekuasaan dari tangan rakyat.
 
Memang tidaklah mudah untuk membalikkan keadaan. Jusuf Kalla ketika menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009 sudah mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin ditarik kembali, yaitu demokrasi, desentralisasi, dan kebebasan pers.
 
Semua itu buah dari reformasi yang kita gulirkan sejak tahun 1998. Demokrasi langsung yang kita berlakukan hingga pemilihan kepala daerah tingkat II merupakan bagian dari amandemen UUD 1945 yang empat kali kita lakukan.
 
Kita tahu bahwa ketika itu kajiannya tidak dilakukan mendalam. Hanya karena kekecewaan kita kepada kekuasaan Orde Baru yang cenderung berlebihan dan salah guna kekuasaan, maka yang kita rombak adalah sistem demokrasinya. Padahal kita tahu tidak ada yang salah dengan sistemnya. Kesalahan Orde Baru lebih bertumpu kepada orang yang melaksanakannya, bukan sistem demokrasinya.
 
Para Pendiri Bangsa memang berdebat panjang tentang sistem demokrasi yang hendak dijalankan. Ketika itu mereka menganggap bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk Indonesia. Oleh karena itulah kemudian disepakati jalan ketiga.
 
Jalan ketiga yang kita sepakati adalah sistem demokrasi yang menggunakan perwakilan. Sila keempat dari Pancasila yang digali Bung Karno dengan tegas mengatakan sistem demokrasi yang kita jalankan adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan/perwakilan".
 
Bahkan sejak awal para Bapak Bangsa mengingatkan kita untuk mendahulukan musyawarah untuk mufakat daripada pengambilan suara. Itu mereka terapkan ketika membahas pembukaan UUD 1946 dalam memasukkan atau tidak memasukkan frasa "pelaksanaan syariat Islam".
 
Semua itu berangkat dari keberagaman yang ada pada bangsa ini. Kalau kita menerapkan sistem demokrasi liberal yang semata mengandalkan suara terbanyak, akan banyak suku bangsa ini yang tidak pernah bisa didengar suaranya.
 
Ambil contoh Suku Badui di Banten, Suku Dayak di Kalimantan, atau Suku Anak Dalam di Riau. Kalau sejak awal kita hanya mengandalkan kepada sistem demokrasi liberal, maka tidak pernah ada perwakilan mereka di dalam parlemen dan kemudian tidak akan ada yang memperjuangkan mereka.
 
Oleh karena itulah kemudian kita membagi anggota parlemen yang dipilih langsung dan anggota parlemen yang merupakan sistem perwakilan. Hingga tahun 1998 di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat kita mengenal yang namanya utusan golongan dan utusan perwakilan.
 
Sekali lagi di masa Orde Baru terjadi penyimpangan dari penunjukan utusan perwakilan dan utusan golongan itu. Mereka hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemegang kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan mereka.
 
Kita tidak pernah mau mencoba memahami esensi dari sistem demokrasi Indonesia dan langsung mengubahnya saat reformasi terjadi. Jadilah sistem demokrasi kita lebih didekati dari sekadar "menang dan kalah", bukan lagi musyawarah untuk menggapai kemenangan bagi semua.
 
Sekarang baru kita sadar bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk Indonesia. Kita merasakan ekses dalam sistem demokrasi langsung yang kita terapkan hingga Daerah Tingkat II.
 
Tidaklah keliru kalau kita ingin mengevaluasi ulang sistem yang berlaku sekarang. Namun pendekatannya bukan sekadar akal-akalan untuk merebut kekuasaan semata, tetapi yang memang terbaik untuk bangsa.
 
Untuk itu maka semuanya harus dilakukan dengan kajian mendalam. Tidak bisa urusan ini didekati dengan cara yang emosional. Hanya karena kalah dalam Pemilihan Presiden lalu, maka yang ingin dirombak adalah sistem politik besarnya.
 
Kita tidak boleh mengulangi empat kali amandemen UUD 1945 yang serba terburu-buru. Mari kita duduk tenang dan menggunakan pikiran yang jernih. Tidak mungkin masalah pemilihan kepala daerah dibahas hanya sekadar mengejar waktu agar selesai sebelum parlemen yang berakhir tugasnya pada 30 September nanti.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif