Proses rekapitulasi suara di Kantor KPU, Jakarta - MI - Immanuel Antonius
Proses rekapitulasi suara di Kantor KPU, Jakarta - MI - Immanuel Antonius ()

Pemilihan Legislatif Akhirnya Rampung

10 Mei 2014 18:23
KOMISI Pemilihan Umum pantas bernafas lega. Hampir tengah malam KPU kemarin mengumumkan secara resmi hasil Pemilihan Umum Legislatif yang berlangsung 9 April lalu. Proses penghitungan suara bisa diselesaikan beberapa saat sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu.
 
Kita menangkap ada kekecewaan atas kerja yang dilakukan KPU. Bahkan menjelang pembahasan terakhir rekapitulasi suara yakni untuk Provinsi Maluku Utara masih muncul suara keberatan atas data yang disampaikan KPU.
 
Dengan berbagai kelemahan yang ada, memang tidak mungkin lagi dihasilkan penghitungan suara yang sempurna. Apalagi dalam lima hari terakhir masih tersisa sekitar 12 provinsi yang belum juga rampung proses rekapitulasi suaranya.
 
Kita hanya bisa berupaya untuk meraih hasil terbaik yang bisa dilakukan. Hasil terbaik itu adalah tidak tertabraknya tenggat waktu satu bulan untuk mengumumkan hasil Pemilu 2014. Mengapa kita berharap agar tenggat waktu itu tidak tertabrak? Karena kita mempunyai kerja besar lainnya yaitu Pemilihan Presiden 9 Juli. Artinya hanya tersisa waktu dua bulan bagi kita untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Presiden.
 
Pemilihan Presiden bukan hanya penting untuk dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu kita harus mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari para pemimpin sebelumnya, karena kita harus terus maju untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
 
Oleh karena pemilihan presiden prinsip dasarnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka harus ada waktu yang cukup bagi rakyat untuk mengenal para pemimpinnya. Para calon presiden harus menyapa langsung rakyatnya agar mereka tahu seperti apa sosok calon pemimpin yang akan mereka pilih nanti.
 
Waktu dua bulan jelas merupakan waktu yang pendek. Dengan negara yang begini luas, dibutuhkan waktu yang panjang bagi para calon presiden untuk menyapa rakyatnya. Tidak terbayangkan apabila waktu yang terbatas ini terkurangi lagi oleh keterlambatan KPU mengumumkan hasil Pemilu 2014.
 
Di Amerika Serikat yang pendidikan rata-ratanya lebih tinggi, disediakan waktu dua tahun bagi para calon presiden untuk menyapa para pemilihnya. Kita tidak mungkin membeli kucing di dalam karung untuk memilih seorang presiden yang akan memimpin bangsa dan negara ini dalam lima tahun ke depan.
 
Sekarang dengan segala kelemahan hasil Pemilu 2014, partai-partai politik bisa menghitung benar kekuatan mereka. Dengan jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah pasti, maka koalisi antarpartai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden bisa segera ditetapkan.
 
Hari-hari ke depan kita bisa melihat siapa saja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju. Sejauh ini baru satu saja calon presiden yang sudah pasti yaitu Joko Widodo. Kita masih menunggu dua atau tiga calon yang lain dari Partai Golkar, Partai Gerindra, dan kemungkinan terakhir dari Partai Demokrat.
 
Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden harus segera dilakukan, karena keduanya harus langsung bekerja. Pertama adalah mencocokkan arah kepemimpinan yang akan mereka lakukan bersama dan kedua menyampaikan program kerja mereka kepada rakyat.
 
Tidaklah mungkin para calon pemimpin bangsa hanya mengikuti jadwal kampanye yang ditetapkan KPU. Dengan hanya 21 hari masa kampanye yang diberikan, tidaklah mungkin bagi mereka untuk bisa mendatangi 34 provinsi yang ada di seluruh wilayah Tanah Air.
 
Selama ini pemilihan presiden tidak pernah memikirkan bagaimana rakyat bisa mengenal calon pemimpin mereka. Akibatnya, hanya secara prosedural kita memilih presiden, tetapi tidak pernaah kita memilih pemimpin bangsa dan negara ini.
 
Bagaimana lalu dengan keberatan partai-partai politik atas pelaksanaan pemilu yang banyak kelemahannya? Sesuai dengan UU Pemilu, semua partai politik mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Dalam tiga hari ke depan mereka bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.
 
Pengajuan keberatan kemungkinan hanya bersifat lokal atau individual, bukan bersifat nasional. Segala data atas berbagai kelemahan yang ditemukan harus dipersiapkan dengan baik agar waktu satu bulan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu bisa dituntaskan.
 
Kita harus mengoreksi kelemahan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ini penting untuk menjadi pembelajaran agar lima tahun mendatang kesalahan yang sama tidak berulang. Sedih juga kalau melihat pelaksanaan pemilu tidak kunjung membaik, tetapi malah semakin sarat dengan kelemahan.
 
Namun kita harus memberikan hormat kepada kita semua. Kita kembali mampu menunjukkan sebagai bangsa yang bisa melaksanakan demokrasi. Pemilu 2014 bisa kita laksanakan tanpa kekerasan dan yang harus kita apresiasi kepada KPU adalah mereka berhasil untuk mengajak minimal 75 persen warga yang mempunyai hak suara menggunakan hak pilih mereka.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif