WAKIL Presiden Boediono memberikan contoh bagaimana sikap kenegarawan itu seharusnya dijalankan. Saat menerima Tim Transisi di Kantor Wakil Presiden hari Selasa, Boediono secara tulus menyampaikan hal-hal yang penting diperhatikan pemerintah mendatang agar ada kesinambungan pembangunan nasional.
Kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Soemarno, Wapres menyampaikan lima masukan. Pertama tentang penguatan sistem presidensiil. Boediono menyampaikan pandangan tentang sistem presidensiil yang seharusnya memberikan kewenangan yang kuat kepada seorang Presiden di mana parlemen tidak bisa membubarkan pemerintahan.
Penjelasan Wapres ini penting karena pagi hari kita melihat hal yang memberikan kesan bahwa pemerintah yang baru nanti harus berhati-hati. Seusai menerima Koalisi Merah-Putih di Cikeas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi peringatan bahwa Presiden Terpilih Joko Widodo mendapat dukungan suara rakyat yang tidak jauh lebih banyak dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Keterangan pers yang disampaikan Presiden Yudhoyono memang memberikan banyak arti. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sepertinya ia ingin mengambil alih peran sebagai seorang pemimpin koalisi di luar pemerintahan. Dengan 63 persen dukungan kursi di parlemen, Koalisi Merah-Putih akan menjadi pengawas pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi, checks and balances merupakan sesuatu yang normal. Hanya saja kalau kelompok oposisi memainkan perannya secara partisan, maka mereka akan bisa menyandera pemerintahan untuk tidak leluasa menjalankan kebijakannya.
Di sinilah penguatan sistem presidensiil diperlukan. Presiden tidak perlu takut menjalankan kebijakan, sepanjang hal itu berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Kalau pun dihambat melalui peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang ada bisa dimaksimalkan.
Termasuk dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sepanjang Koalisi Merah-Putih menghambat rancangan yang diajukan Presiden Jokowi, maka pemerintah baru harus siap untuk berjalan dengan APBN Perubahan 2014 yang berlaku sekarang.
Dengan jumlah anggaran yang terbatas, memang ruang gerak fiskal Pemerintahan Jokowi akan sangat terbatas. Namun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat bukan tidak bisa dilakukan. Pelibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan bisa dijadikan alternatif untuk menggantikan peran fiskal yang terbatas itu.
Boediono memberi masukan kepada Tim Transisi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RAPBN 2015. Sebagai mantan Menteri Keuangan,Boediono memberikan pandangan untuk menyinkronkan RAPBN 2015 dengan program yang dirancang Presiden Terpilih Jokowi.
Salah satu yang bisa dilakukan misalnya dalam pembangunan tol laut. Kementerian Perhubungan, menurut Wapres, saat ini sudah menyelesaikan konsep Pendulum Nusantara untuk membangun infrastruktur transportasi laut yang hampir mirip dengan konsep tol laut Jokowi.
Boediono juga memberi masukan tentang pembangunan pertanian, nelayan, pendidian, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan desa. Wapres merujuk lembaga yang perlu didatangi Tim Transisi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.
Secara khusus Boediono mengingatkan pemerintah mendatang untuk memperhatikan khusus Papua. Pembangunan yang perlu dilakukan di sana bukan hanya sekadar pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kita bisa menangkap ketulusan Wapres dalam memberi masukan. Kehangatan yang diberikan begitu terasa, sehingga kita menangkap pertemuan yang produktif dalam pertemuan 70 menit itu.
Sebagai seorang pengajar memang Boediono tidak memiliki motif tertentu. Pribadi Boediono dikenal tidak macam-macam dan selalu apa adanya. Tidak ada motif politik yang seringkali memiliki ekspresi yang berbeda antara yang diucapkan dan dilakukan.
Kita selalu mengatakan bahwa partai politik boleh saja memiliki platform partainya. Tetapi untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, kita juga harus memiliki platform nasional. Tidak bisa hanya sekadar berbeda, karena demokrasi bukan untuk kepentingan golongan saja, tetapi harus bisa memperbaiki kehidupan seluruh rakyat.
Di sinilah kita perlu memetik pelajaran dari sikap yang dipertunjukan Wapres Boediono. Ia jelas bukan berasal dari partai yang akan berkuasa kelak. Namun demi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, ada platform nasional yang harus diperjuangkan seluruh warga bangsa. Itulah yang coba ia bagikan kepada Tim Transisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
