PARTAI Golongan Karya harus mau menerima kenyataan bahwa mereka gagal total di Pemilihan Umum 2014. Target mereka untuk memenangi pemilu gagal. Keinginan untuk mengajukan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pun tidak bisa tercapai.
Golkar mencoba mengompensasi kegagalannya dengan menjadi "king maker". Mereka mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun upaya Golkar kembali mengalami kegagalan karena rakyat lebih memilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sejak kegagalan untuk mengajukan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, ada dua pandangan yang berseberangan di Golkar. Satu menginginkan Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta, yang lain menginginkan untuk mendukung pasangan Jokowi-JK.
Pandangan kedua berangkat dari keinginan agar Golkar tidak kehilangan muka. Sebagai partai politik pemenang kedua pada Pemilu 2014, sepantasnya apabila Golkar mendapatkan kursi kekuasaan. Jusuf Kalla yang dipasangkan dengan Jokowi bagaimana pun adalah kader Golkar.
Keadaan ini sebenarnya pernah dihadapi Golkar pada Pemilu 2004. Ketika itu Jusuf Kalla maju sebagai calon wakil presiden bukan atas nama partai. Namun akhirnya ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Anehnya kesalahan yang terjadi tahun 2004, terulang kembali sekarang. Seperti saat itu, Ketua Umum Golkar merespons pandangan yang berbeda dengan memecat anggota yang berbeda dengan para pengurus.
Sekarang ini kondisi bahkan lebih parah, karena menimbulkan desakan bagi terjadinya koreksi pada kepengurusan. Kegagalan total pada Pemilu 2014 memunculkan pandangan bagi pergantian kepengurusan untuk mencegah terpuruknya nama baik partai.
Golkar memang tidak menunjukkan kematangannya sebagai partai politik yang paling tua usianya. Mereka justru memperpanas suasana perpolitikan nasional dengan sikapnya terus menolak hasil pemilihan presiden. Padahal seharusnya Golkar bisa memberikan pencerahan. Sebagai partai politik yang sarat dengan politisi-politisi kawakan, Golkar bisa melihat bahwa suara rakyat lebih mendukung pasangan lawan mereka.
Bahkan keadaannya semakin memburuk karena pimpinan Golkar kemudian memecat lagi pengurus yang menginginkan adanya perubahan. Wakil Ketua Umum Agung Laksono kali ini menjadi korban pemecatan oleh pengurus Golkar.
Menarik otokritik yang disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Thohari. Kader Golkar ini prihatin dengan suasana yang terjadi di dalam partainya. Perselisihan terjadi ketika mereka sedang sama-sama kalah.
Dalam kondisi seperti sekarang, Golkar justru seharusnya melakukan konsolidasi. Setelah kegagalan total dalam Pemilu 2014, Golkar seharusnya sama-sama melakukan refleksi dan koreksi untuk menatap tantangan baru di depan.
Golkar seharusnya membangun kebersamaan. Kalau pun harus terjadi perbaikan, maka semua kader harus mau berkorban demi masa depan partai. Bukan malah menutup diri dan menyangkal semua yang sudah terjadi. Tidak keliru apabila ada pandangan bahwa kerusakan sebuah partai bukan disebabkan faktor luar, tetapi dari dalam partai sendiri. Ketidakmauan untuk menerima kenyataan membuat Golkar akan bisa semakin terpuruk.
Golkar jangan sampai berebut pepesan kosong. Semua itu hanya bisa terjadi apabila semua pihak mau membuka diri. Hanya dengan kemauan untuk membangun komunikasi di antara para anggota, maka Golkar akan bisa selamat dari keterpurukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
