Media Massa Tetap Digdaya
Pelajar berpose saat deklarasi Gerakan Masyarakat NTT Melawan Hoaks di Kupang, NTT (12/12)/ANTARA/Kornelis Kaha
Jakarta: Lebih dari separuh penduduk bumi sudah tak percaya media massa. Yang paling baru, dugaan semacam itu muncul dalam laporan global Edelman Trust Barometer yang dirilis 2017 lalu. Yang masih setia, katanya, tinggal 43% saja.

Tak peduli lagi dengan istilah sumber resmi, orang-orang kini lebih gampang meyakini informasi yang berasal dari sumber yang berjejaring secara pribadi. Bukan urusan, berita yang diterima tak imbang, kurang, atau mengandung kepentingan.


Satu hal yang digadang-gadang menjadi penyebabnya adalah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat. Media massa, dinilai kesusahan mengimbangi gaya persebaran informasi di media sosial yang kencang dan singkat.

Indonesia, meski tak masuk dalam perhatian khusus penelitian itu, dikatakan tetap memiliki potensi yang sama gawat. Faktanya, sejak 2014 hingga hari ini, sudah lebih dari 15 surat kabar, tabloid, dan majalah cetak yang gulung tikar.

Mengimbangi peralihan gaya pembaca, jauh sebelum itu, para pengelola media massa ramai-ramai turut hijrah ke ranah digital. Sayangnya, kejar-kejaran persebaran informasi itu tak lantas dinilai imbang. Media sosial, dianggap masih jauh memimpin di depan.

Akan tetapi, senjakala media massa ini tak juga sepenuhnya benar. Sebab, ciri khas kerja-kerja jurnalistik yang dibarengi disipilin verifikasi yang kuat, semestinya mampu membuat kedigdayaan pers dan media massa tetap bisa bertahan.

Menjaga Validitas
Media sosial, nyaris tak memiliki modal tersebut. Tradisi penyebaran yang supercepat itu pada akhirnya menghadirkan banyak informasi dengan pemenuhan unsur jurnalisme yang cacat, bahkan sesat.

Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI mencatat, sebanyak 92,60% informasi hoaks berasal dari media sosial. 

Bayangkan saja, dalam satu menit dikatakan ada 168 juta email, 695 ribu status Facebook, serta 98 ribu cuitan Twitter yang beredar. Dan sebagian besar darinya, dijadikan bahan untuk disebar ulang dari orang ke orang, melalui grup-grup obrolan.

Dalih yang dipakai, kebebasan berpendapat. Memang benar. Sayangnya, minat verifikasi ketika menerima sebabak informasi, belum mentradisi.

Kelemahan ini, seiring sejalan dengan minat baca masyarakat Indonesia yang masih terbilang rendah. Saat diurut bersama 61 negara di dunia, Indonesia cuma berada di satu tingkat sebelum akhir saja.

Indonesia, menduduki peringkat 60 kala diukur dari persentase minat baca masyarakatnya. Pertahunnya, rata-rata cuma 27 lembar dari satu buku yang dibaca.

Kabar baiknya, di sinilah media massa memiliki peluang. Pers, tetap dibutuhkan kehadirannya dengan syarat mampu mempertahankan prinsip dan kode etik jurnalistik yang selama ini dianutnya. 

Dalam kondisi seperti ini, Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar menilai, pers sekaligus tampil dengan tetap memegang muruahnya sebagai alat perjuangan. 

"Kejelasan fakta, kejelasan informasi, dipertanyakan di mana-mana. Kalau ada pers yang verified, yang disiplin dalam verifikasi, fakta itu akan terjaga, kebenaran itu akan terjaga," kata Kohar di Kantor Medcom.id, Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 9 Februari 2018.

Boleh turut berlomba cepat, lanjut jurnalis senior Media Indonesia itu. Asal, ritme pemberitaannya tetap dibarengi dengan prinsip keakuratan.

Validitas informasi, menjadi kunci bertahannya media massa. Tepatnya, peluang yang sekaligus menjelma jawaban penting di tengah maraknya penyebaran berita hoaks belakangan. 



Pembangun narasi kebudayaan
Lagipula, di Indonesia, pers sudah lama ditahbis sebagai salah satu pilar demokrasi. Bagaimana nasib negara, jika media massa tak lagi dipercaya.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo mengaku tak ambil pusing terhadap banyak ramalan tentang olengnya media massa dalam beberapa tahun ke depan. Presiden menganggap, media massa akan tetap digdaya meski didesak tren persebaran informasi dan berita serba cepat di dunia maya. 

"Pers justru semakin dibutuhkan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta, sebagai pilar penegak aspirasi masyarakat," kata Jokowi dalam pidatonya di Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018.

Di sisi lain, Presiden berharap media massa bisa mengambil peran dalam membangun narasi kebudayaan yang baru. Justru pers-lah yang bisa memotret masyarakat yang bergerak cepat itu, untuk bisa makin bersifat efisien.

Dengan kesadaran ala media massa, masyarakat dengan sendirinya akrab dengan digitalisasi, kekuatan komputasi, sekaligus kemampuan analitik data. 

Alhasil, bolehlah dinilai gagal bila ada media massa yang merasa terancam dengan keberadaan media sosial. Dengan berpegang teguh pada prinsip menyampaikan fakta dan kebenaran, santai saja. Toh, Habermas bilang; locus publicus, fisik maupun nonfisik, media massa akan tetap hadir dan dibutuhkan warga.





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id