()

Manuver Politik Purnawirawan

29 Maret 2014 21:22
Di zaman Orde Baru, menjelang Pemilihan Presiden kita sering menyaksikan adanya kebulatan tekad. Kelompok-kelompok masyarakat bersepakat untuk menyatakan dukungannya kepada calon tertentu. Padahal ketika itu calon presidennya hanya satu yaitu Presiden Incumbent Soeharto.
 
Kebiasaan itu ternyata belum berubah. Di era reformasi kita masih melihat adanya aksi kebulatan tekad. Hari Kamis lalu kita melihat sekitar 700 purnawirawan Tentara Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia berkumpul dan menyatakan dukungannya kepada calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto.
 
Tentu tidak ada yang salah dengan aksi kebulatan tekad seperti itu. Apalagi para purnawirawan sekarang ini statusnya sama dengan rakyat umumnya. Mereka tidak lagi terikat pada kesatuannya dan begitu menjadi purnawirawan mereka mempunyai hak suara yang sama dengan rakyat umumnya.
 
Berbeda dengan tentara aktif yang tidak boleh berpolitik dan menggunakan hak suaranya, purnawirawan benar-benar menjadi orang yang bebas, yang memiliki hak suara pada pemilihan umum nanti. Namun sebagai purnawirawan, mereka tidak mempunyai lagi wewenang komando, sehingga tidak bisa memerintahkan para prajuritnya. Dengan kondisi seperti itu, tidak ada otoritas apa pun yang dimiliki para purnawirawan. Setinggi apa pun dulu pangkat yang dimiliki, begitu menjadi purnawirawan tidak ada lagi kewenangan yang melekat pada dirinya.
 
Oleh karena itu tidak salah apabila dikatakan kebulatan tekad yang disampaikan para purnawirawan kepada calon tertentu, sebenarnya tidak memiliki arti politik apa-apa. Dukungan para purnawirawan tidak akan bisa mempengaruhi elektabilitas dari calon yang mereka dukung.
 
Bahkan salah-salah, aksi kebulatan tekad itu justru memberikan dampak yang negatif kepada calon yang didukungnya. Orang belum sepenuhnya lupa akan peran yang dilakukan TNI dan Polri untuk melanggengkan kekuasaan yang bersalah guna di zaman Orde Baru.
 
Termasuk masyarakat internasional kadang masih memberikan penilaian yang negatif kepada TNI. Laporan utama surat kabar "The International Herald Tribune" edisi hari Kamis lalu misalnya! menempatkan foto besar Prabowo di halaman satu dengan mengaitkan pencalonannya dengan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998.
 
Sekarang ini memang bukan zamannya lagi untuk bersikap eksklusif. Para purnawirawan lebih baik berbaur dengan masyarakat dan membangun sikap inklusif. Sikap untuk membangun kebersamaan akan bermanfaat bagi institusi TNI maupun Polri sendiri.
 
Para senior masih memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat institusi lama mereka. TNI maupun Polri masih membutuhkan penguatan agar bisa diterima lebih terbuka oleh masyarakat. Di era reformasi kita tidak mengenal lagi warga negara kelas satu dan kelas dua. Semua warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Kita harus membangun persatuan agar soliditas kebangsaan kita semakin kokoh. Bukan zamannya lagi kita mendikotomikan antara sipil dan militer. Peran para purnawirawan menjadi sangat penting untuk membaurkan keduanya, karena para purnawirawan kini sudah menjadi warga negara biasa juga.
 
Hilangnya bilik pemisah akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kita memang tidak boleh tersegregasi dan tersegmentasi sebagai sebuah bangsa, karena saingan yang harus kita hadapi bukan berada di dalam, tetapi justru berada di luar sana. Termasuk siapa yang layak memimpin bangsa dan negara ini, tidak penting lagi dipersoalkan latar belakang calon apakah berasal sipil atau militer. Yang lebih kita utamakan bukanlah latar belakangnya, tetapi apa kemampuan yang dimiliki untuk membangun bangsa dan negara ini.
 
Sejak dua pemilihan umum terakhir, penentuan siapa yang akan menjadi presiden tidak lagi dilakukan oleh suara-suara kelompok. Dengan pemilihan presiden secara langsung, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak suara yang sama. Sekarang kita menganut sistem satu orang, satu suara. Dengan sistem ini tidak bisa lagi dibedakan ia seorang purnawirawan atau ia seorang rakyat biasa. Kita mempunyai hak suara yang sama untuk menentukan siapa yang dianggap paling pantas untuk menjadi Presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase pemilu 2014

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif