Jujur, tantangan yang harus dihadapi Jokowi sangatlah berat. Rakyat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Jokowi untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka. Janji yang disampaikan saat kampanye lalu, membuat rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi.
Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan itu. Paling tidak pada saat awal pemerintahannya, ada satu-dua kebijakan prorakyat yang benar-benar bisa dijalankan dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Pengalaman saat menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu bisa menjadi contoh. Dua kebijakan yang dilakukan yaitu pemindahan pedagang kaki lima dari badan jalan untuk mengurangi kemacetan dan normalisasi Waduk Pluit agar bisa menampung curah hujan, sangat dihargai oleh masyarakat. Sekarang pun Jokowi tidak dituntut untuk bisa menyelesaikan seluruh masalah. Kita tahu bahwa pembangunan negara tidak mungkin dilakukan sekalligus dan seketika. Tetapi setidaknya ada tindakan nyata yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Apabila Jokowi mampu melakukan itu, maka pasti perjalanan pemerintahannya lima tahun ke depan akan berjalan mulus. Tetapi kalau tidak ada hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat, maka harapan yang tinggi itu secara perlahan akan berubah menjadi kekecewaan.
Jokowi harus menyadari bahwa dirinya tidak hanya sedang berhadapan dengan harapan masyarakat. Ia diawasi oleh partai politik yang menunggu dirinya gagal untuk memimpin, sehingga bisa menjadi pembenaran bahwa Jokowi tidak pantas untuk menjadi pemimpin negeri ini.
Tekanan dari partai politik di luar pemerintahan, bisa menjadi pengganggu pemerintah. Namun Jokowi tidak perlu juga berkecil hati karena sistem pemerintahan yang berlaku di negeri ini adalah sistem presidensiil. Dengan sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang kuat.
Tantangan ini tentunya bisa juga dipergunakan sebagai momentum penguatan kembali sistem presidensiil. Sepanjang era reformasi kita sudah salah kaprah menjalankannya, sehingga sistem yang berlaku campur aduk antara sistem presidensiil dan sistem parlementer.
Pemerintahan Presiden Yudhoyono yang didukung sekitar 70 persen parlemen pun gagal untuk memperkuat sistem presidensiil. Bahkan Presiden Yudhoyono berulangkali diganggu oleh partai politik pendukungnya sendiri di dalam parlemen.
Penguatan sistem presidensiil bukan dimaksudkan untuk membuat pemerintahan menjadi otoriter. Tetapi lebih untuk mendukung Presiden agar tidak takut kepada manuver politik yang ada di parlemen, karena sistem presidensiil memberi kewenangan besar kepada Presiden untuk bisa menyejahterakan rakyatnya.
Sekarang tinggal terpulang kepada Jokowi untuk memanfaatkan kewenangan itu. Sejauh mana ia bisa menyusun kebijakan yang memang bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.
Saat masa kampanye lalu, Jokowi pernah menyampaikan sembilan program nyata. Kalau kita ingat apa yang dijanjikan Jokowi itu terdiri dari: perbaikan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, tentara, polisi secara bertahap dalam lima tahun ke depan; alokasi dana desa Rp 1,4 miliar per tahun; subsidi Rp 1 juta per bulan kepada keluarga prasejahtera; pemberian lahan pertanian kepada 4,5 juta kepala keluarga, pembangunan 25 bendungan, perbaikan irigasi, pembentukan bank petani dan penguatan Bulog; penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan; jaminan pendidikan kepada seluruh rakyat; jaminan kesehatan dan pembangunan 6 ribu puskesman; meningkatkan mutu pendidikan pesantren; dan pembangunan 5 ribu pasar tradisional.
Sekarang tentunya tinggal dipilih saja mana dari sembilan program nyata itu yang bisa langsung dilaksanakan dan dampaknya nyata. Kalau itu bisa dipenuhi maka bukan hanya rakyat akan meyakini bahwa Jokowi tidak hanya "omong doang", tetapi partai politik penentang tidak memiliki amunisi untuk menyerang pemerintahannya.
Pada akhirnya kepemimpinan itu adalah masalah seni. Seni kepemimpinan itu adalah bagaimana bisa meyakinkan orang lain untuk percaya kepada program yang kita susun dan kemudian mau melaksanakan untuk mencapai kemakmuran bersama.
Kita ingin juga mengingatkan bahwa pemimpin itu tidak selalu mengambil keputusan pada saat bulan purnama. Bahkan seringkali pemimpin harus dihadapkan kepada pilihan yang musykil, bukan antara baik atau buruk, good or bad, tetapi antara buruk atau kurang buruk, evil or less evil.
Di antara dua pilihan sulit itu, pemimpin tidak bisa tidak mengambil keputusan. Pada akhirnya yang namanya eksekutif harus melakukan eksekusi. Itulah yang harus selalu dilakukan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Akhirnya kita tentu ingin mengucapkan: "Selamat bekerja Jokowi dan Jusuf Kalla!"
