KOMISI Pemilihan Umum meminta seluruh partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 untuk menyampaikan laporan keuangan tentang dana kampanye mereka yang akan mereka pergunakan. Partai Hanura dan Partai Demokrat merupakan partai yang paling akhir menyampaikan laporan keuangannya.
Laporan keuangan dana kampanye diperlukan KPU untuk mengetahui anggaran yang disiapkan setiap parpol dan dari mana uang itu berasal. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, KPU berharap agar setiap parpol menggunakan sumber anggaran yang sah dan sesuai dengan peraturan.
Pertanyaannya, apakah pelaksanaan pemilu kali ini bisa berjalan jujur dan adil? Di sinilah akar persoalannya. Berbuat curang merupakan karakter dari bangsa ini. Kita cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Kita mendengar bagaimana parpol yang memegang kekuasaan menggunakan posisinya untuk memperoleh dukungan dari para pengusaha. Pada tanggal 26 Februari lalu ada sekitar 12 pengusaha yang diundang khusus bertemu parpol yang berkuasa.
Apa yang dilakukan pada pertemuan tersebut? Mereka meminta dukungan untuk pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung mulai tanggal 16 Maret mendatang. Para pengusaha diminta membantu menyediakan sekitar tujuh juta kaos dan juga bendera partai.
Memang belum tahu apakah para pengusaha akan memenuhi permintaan tersebut. Hanya saja, apakah KPU bisa melacak hal-hal seperti ini dan memasukkannya sebagai pelanggaran pemilu.
KPU memang dengan gagah berani mengatakan bahwa parpol yang tidak jelas melaporkan sumber pendanaan kampanyenya akan didiskualifikasi. Pertanyaannya, apakah KPU mempunyai keberanian untuk melaksanakan aturan tersebut dengan tegas?
Kita sungguh berharap agar pelaksanaan Pemilu 2014 bisa dilakukan dengan jujur dan adil. Kita mendambakan munculnya sportivitas dari para peserta pemilu untuk tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi cara yang dipergunakan juga bermartabat.
Persoalan terbesar yang kita hadapi adalah sikap mau menang sendiri. Pada kita kuat sekali kecenderungan untuk meraih kemenangan, tanpa memedulikan caranya. Akibatnya yang muncul adalah sikap untuk menghalalkan segala cara.
Sikap curang tidak hanya dilakukan satu-dua parpol. Semua parpol cenderung melakukan kecurangan sendiri-sendiri, sehingga kemudian mereka tidak berani untuk saling mengoreksi.
Itulah yang membuat hasil pemilu tidak pernah menggambarkan hasil yang murni. Semua sarat dengan praktik kecurangan. Tidak usah heran apabila pemerintahan yang terbentuk pun tidak bisa amanah, karena bukan berasal dari hasil pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Selalu dikatakan bahwa semua peserta pemilu harus siap menang dan juga siap kalah. Pada kita sangat sulit untuk siap untuk menerima kekalahan. Selalu ada upaya untuk mencari kambing hitam ketika harus menelan kekalahan.
Memang pada diri manusia, selalu saja upaya untuk melakukan kecurangan. Tetapi pada negara yang sudah mapan demokrasinya, mereka mampu membuat aturan yang meminimalisasi kecurangan yang terjadi. Bahkan mampu dibangun sebuah keadaban sosial untuk malu jika melakukan kecurangan.
Kita lihat contoh Pemilu di Amerika Serikat yang melahirkan skandal Watergate. Skandal itu terjadi karena Partai Republik tidak mau kalah dan mereka masuk ke markas Partai Demokrat untuk mencuri data tentang strategi pemilu partai saingan mereka.
Meski awalnya tidak terungkap, namun ada anggota Partai Republik yang tidak tahan menyembunyikan kecurangan yang terjadi. Ia membocorkan rahasia kecurangan itu kepada wartawan The Washington Post. Ketika kebenaran terungkap, Presiden Richard Nixon mundur dari jabatannya karena malu telah berbuat curang.
Apakah kita mempunyai budaya malu itu? Apakah ketika ada parpol yang berkuasa meminta dukungan pengusaha, mereka berani melaporkannya sebagai dana kampanye yang sah kepada KPU? Inilah ujian yang sesungguhnya dari upaya kita membangun sistem demokrasi.
Apakah pelaksanaan pemilu mampu membangun keadaban sosial pada bangsa ini? Jawabannya terletak pada nurani para pemimpin parpol yang akan bertarung pada Pemilu 2014 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
