Demokrasi Sepihak
ILUSTRASI: Warga melintas di depan mural Soekarno dan Mohammad Hatta di jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah/ANTARA/Mohammad Ayudha.
Jakarta: Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. 

Begitu, tulis Mohammad Hatta sekali waktu. Sebelum kemudian ia melanjutkan, demokrasi yang melewati batas dan meluap menjadi tindakan anarkistis, nyaris pasti akan menemui ajalnya.


Gagasan merawat demokrasi yang sehat ini dituangkan Hatta dalam Demokrasi Kita: Idealisme dan Realitas Serta Unsur yang Memperkuatnya (1960). Banyak yang bilang, Wakil Presiden Pertama RI itu lumayan berani, lantaran salah satu sasaran kritik dalam tulisan tersebut adalah rekan seperjuangannya sendiri; Soekarno. 

Hatta tak ambil banyak peduli. Ia menilai, demokrasi harus tetap dipahami sebagai jalan tengah. Jika terlalu adem dan minus kritik, bisa-bisa melahirkan kepemimpinan tirani. Tak boleh pula sebaliknya, kebebasan yang bablas, hanya akan mengantarkan rakyat pada kekacau-balauan tanpa manfaat. 

Pesan-pesan Bung Hatta ihwal demokrasi ini, mestinya layak menjadi pegangan di lintas zaman. Termasuk sekarang, jelang 20 tahun gerakan reformasi yang semangat kebebasannya cukup penting juga untuk diarifi. 

Setara

Salah satu nilai penting dalam demokrasi adalah kesetaraan. Demokrasi, memberi hak yang sama kepada siapa pun. Khususnya, kebebasan dalam menentukan pilihan. 

Di Indonesia, Hatta bilang, demokrasi yang diberlakukan tidak sembarang. Ada titik pembeda berupa semangat Pancasila. 

Dalam Sesudah 25 Tahun (1970), Demokrasi Pancasila dibedakan dari apa yang berlaku di negeri induk semangnya, Barat. Demokrasi Pancasila, meninggalkan prinsip individualistis yang amat mencolok di kebanyakan negara-negara demokrasi Amerika dan Eropa.

Kata Hatta, demokrasi di Indonesia harus mengedepankan musyawarah, kolektivisme, mufakat, tolong-menolong, serta beridiri di atas semangat persamaan dan persatuan.

Di sisi lain, prinsip-prinsip itu penting dijaga demi memberi garis tegas antara pengertian demokrasi dan mobokrasi. Mobokrasi, berasal dari kata mob, alias kerumunan belaka. Sementara demokrasi, lebih mengarah pada pengendalian kekuasaan melalui proses teratur. 

Sebab faktanya, praktik demokrasi dan mobokrasi sering kali dikesankan serupa. Keduanya, sama-sama merujuk pada perebutan istilah rakyat. Padahal, ada titik perbedaan dalam mengartikan rakyat ketika demokrasi lebih mengarahkannya sebagai warga negara. Sementara mobokrasi, lebih menyandarkannya kepada pengertian massa.

Hubungan yang samar keduanya itu, dibalut dengan istilah populisme. Ilmuwan politik Margaret Canovan dalam Populism (1981) membagi istilah ini menjadi tiga macam. Yakni, populisme proletar, otoriter, dan revolusioner.

Yang jadi persoalan, makna populisme pada akhirnya mengalami banyak pergeseran. Praktik politik populisme justru lebih mengedepankan semangat sektarianisme dan konservatifisme kelompok. Dampaknya, demokrasi dimaknai sebatas mayoritarianisme, meninggalkan kekhasan Pancasila yang digagas dalam demokrasi Indonesia.

Saiful Mujani dalam Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru (2007) menyebut, ada karakter dari gerakan dan kelompok yang memahami bahwa demokrasi adalah mayoritarianisme. Saiful mencontohkan golongan yang kerap mengatasnamakan Islam, di mata mereka, demokrasi harus menomor-satukan suara mayoritas, tetapi mengabaikan kebebasan sipil.
 
"Mereka mengklaim bahwa tuntutan mereka tentang penerapan syariat Islam oleh negara mewakili kepentingan mayoritas umat Islam," tulis Saiful.

Pemahaman mayoritarianisme semacam ini, pada akhirnya mengganggu nilai kesetaraan yang dikandung demokrasi. Demokrasi cuma dipahami sebagai arena tarung bebas tuk mencapai kekuasaan. Segala hal dianggap halal. Termasuk, intimidasi dan pemaksaan.

Mencari persamaan

Ada yang menarik dari Demokrasi Pancasila yang ditawarkan Hatta. Masih dalam buku yang sama, ia menulis, kontestasi pencapaian kekuasaan dalam Demokrasi Pancasila mesti mendahulukan kemufakatan yang ditekankan pada titik cari persamaan, bukan perbedaan. 

Bekal untuk melalui proses ini adalah penghargaan rakyat atas hak yang sama untuk pilihan yang berbeda-beda. 

"Demokrasi tidak bisa berjalan apabila tidak didukung oleh rasa tanggung jawab dari rakyat dan sifat toleransi," tulis Hatta.

Demokrasi Pancasila mengusung nilai kebersamaan dan sportivitas yang tinggi. Di balik persaingan politik yang terjadi, ada semangat untuk meraih cita-cita dan impian yang sama. Persis, kata Hatta, selaras dengan tekad perjuangan kemerdekaan yang pernah dilewati rakyat Indonesia. 

Namun, Hatta juga sudah memiliki kekhawatiran semenjak lama. Demokrasi yang pas semacam itu, kata dia, mungkin saja nihil. Demokrasi yang mulanya bertujuan mentransformasi kehidupan sosial kemasyarakatan bisa-bisa terabaikan seiring hadirnya aktor dan kelompok bertopeng 'demokrat' tetapi malah memilih jalur tempuh kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar.

Mereka yang dimaksud Hatta, adalah orang-orang yang tak segan memasukkan nuansa kekerasan, intimidasi, dan sensitivitas SARA, dan politik uang demi meraih tampuk kekuasaan. Yakni, orang-orang yang memahami demokrasi sebelah pihak belaka. 





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id