KITA gembira mendengar penunjukan Provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2020. Penunjukan itu akan membuat Papua bergegas melakukan pembangunan dan kemudian menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia.
Waktu enam tahun tentunya cukup untuk menyusun perencanaan yang baik. Pembangunan fasilitas olahraga harus disesuaikan dengan pembangunan besar yang hendak dilakukan Papua.
Pengalaman penyelenggaraan pesta olahraga selalu dijadikan momentum oleh tuan rumah untuk mempercepat pembangunan. Kita bisa melihat kota-kota yang menjadi tuan rumah entah itu ajang Olimpiade, Asian Games, SEA Games, maupun PON yang melesat pembangunan kotanya.
Hanya saja prasyaratnya, semua harus direncanakan secara matang. Dana pembangunan besar yang dikeluarkan harus dikelola secara benar. Pembangunan sarana dan prasarana dijadikan pemacu percepatan pembangunan kota.
Di sinilah seringkali kita gagal untuk melaksanakannya. Besarnya anggaran yang diperlukan membuat kita kemudian gelap mata. Akibatnya, penyelenggaraan pesta olahraga memancing timbulnya tindakan korupsi.
Kita bisa lihat penyelenggaraan SEA Games Palembang 2011 dan PON Riau 2012. Keberhasilan kita untuk mendorong penyelenggaraan pesta olahraga ke luar Jawa dinodai oleh korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunannya.
Penyelenggaraan SEA Games 2011 dinodai oleh korupsi pada pembangunan Wisma Atlet yang dilakukan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Sementara penyelenggaraan PON 2012 menjerat Gubernur Riau Rusli Zainal yang harus mendekam dalam penjara.
Dua pengalaman buruk itu harus menjadi pembelajaran Pemerintah Provinsi Papua. Jangan sampai mereka terjerembab kepada kesalahan yang sama, sehingga akhirnya mereka harus mendekam di dalam penjara.
Godaan materi selama ini menjadi kelemahan utama para pejabat kita. Orientasi hidup yang menghamba kepada materi seringkali membuat orang salah dalam melangkah. Kekuasaan dianggap sebagai hak istimewa, termasuk untuk menggunakan uang negara bagi kepentingan dirinya.
Apalagi dana yang dipersiapkan bagi penyelenggaraan pesta olahraga begitu besarnya. Dana triliunan yang harus disiapkan mudah untuk membuat pejabat pengelola anggaran tergoda memanfaatkan bagi kepentingan diri dan juga kelompoknya.
Kita sengaja memperingatkan hal ini lebih awal karena kita tidak ingin penyelenggaraan PON 2020 sampai ternoda. Kita mengharapkan pesta olahraga itu benar-benar dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan Papua.
Pembangunan itu bukan hanya pada sarana dan prasarana saja, tetapi juga pada manusianya. Provinsi paling Timur itu harus diakui merupakan provinsi yang paling tertinggal di antara provinsi yang lain. Inilah kesempatan bagi masyarakat Papua mengejar ketertinggalannya.
Kita pasti ikut senang dan bangga apabila masyarakat Papua bisa meraih kemajuan. Mereka tidak kalah dari masyarakat Indonesia lainnya. Mereka menjadi kelompok masyarakat yang unggul dan bisa menjadi motor kemajuan bangsa ini.
Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Profesor Yohanes Surya sudah membuktikan bahwa potensi yang dimiliki anak-anak Papua tidak kalah dibandingkan anak-anak dari provinsi lain. Apabila mereka mendapat sistem pendidikan yang benar, anak Papua bisa menjadi manusia yang unggul juga.
Inilah yang sebetulnya kita harapkan di balik penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Ada dorongan besar untuk memberikan perhatian khusus kepada provinsi itu. Perhatian khusus yang bisa mempercepat masyarakat Papua agar sejajar dengan masyarakat di seluruh wilayah di dunia.
Kita semua bersalah apabila tidak mampu untuk bisa mengangkat kehidupan masyarakat Papua secara keseluruhan. Di zaman yang begitu modern, banyak di antara mereka yang masih harus hidup seperti di Zaman Batu. Papua membutuhkan sentuhan hati untuk bisa kita bangun sebagai provinsi yang maju.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
