TIM Pakar yang dibentuk Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sudah menjalankan tugasnya untuk menyaring 11 calon Hakim Konstitusi yang pantas menjadi pembela konstitusi. Komisi III membutuhkan dua dari 11 calon yang ada untuk menggantikan posisi Akil Mochtar yang tersandung kasus korupsi dan Haryono yang sudah memasuki masa pensiun.
Jumlah 11 calon bisa dikatakan banyak, apalagi jika dibandingkan dengan hanya dua Hakim Konstitusi yang dibutuhkan. Namun kita semua terkaget jika melihat kualitas dari 11 calon yang mengajukan diri sebagai Hakim Konstitusi.
Dari hasil wawancara secara terbuka, kita tidak melihat sosok yang bisa memberikan harapan bagi terciptanya Indonesia yang lebih dibanggakan. Bahkan untuk hal-hal yang elementer pun, banyak calon Hakim Konstitusi yang tidak mengerti persoalan hukum dan konstitusi.
Sangatlah wajar apabila Tim Pakar memutuskan untuk tidak merekomendasikan satu pun dari 11 calon yang ada untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Kita bukan sedang mencari orang untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi yang kosong, tetapi mencari orang yang bisa menegakkan konstitusi secara benar.
Untuk itu dibutuhkan banyak persyaratan. Mereka bukan hanya harus paham konstitusi dan juga hukum, tetapi mereka memiliki sikap kenegarawanan yang kuat. Sebab, mereka akan bekerja untuk kepentingan negara agar semua berjalan sesuai konstitusi yang kita sudah sepakati.
Sosok Hakim Konstitusi seperti itu memang harus pribadi yang paripurna. Mereka bukan lagi pribadi yang membutuhkan pengakuan, apalagi sekadar mencari pekerjaan. Kita membutuhkan pribadi yang mau mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Celakalah bangsa dan negara ini, apabila lembaga yang begitu terhormat diisi oleh pribadi yang gila kehormatan, apalagi gila kekayaan. Kita sudah melihat apa yang terjadi ketika seorang Ketua Mahkamah Konstitusi memperjual-belikan keadilan hanya demi memperkaya diri sendiri.
Oleh karena itu kita tidak sependapat dengan pandangan bahwa kita sebaiknya tetap memilih dua dari 11 calon yang ada. Sekali lagi kita tidak bisa sekadar mengisi jabatan, sehingga harus menerapkan prinsip minus mallum. Kita harus menemukan orang yang pantas untuk menduduki jabatan itu.
Kalau memang dari hasil penilaian Tim Pakar tidak ada yang pantas untuk diajukan, kita tidak perlu memaksakan. Lebih baik kita mencari lagi calon yang lain, sampai didapat Hakim Konstitusi seperti yang kita dambakan. Mustahil tidak ada mutiara-mutiara terpendam di antara 250 juta warga negara Indonesia.
Bahwa 11 calon Hakim Konstitusi yang ada tidak memenuhi standar, kita sudah sejak lama diingatkan oleh Bung Hatta. Proklamator kemerdekaan itu sudah mengingatkan kita untuk berhati-hati menghadapi zaman yang besar. Jangan sampai di zaman yang besar, kita dipimpin oleh pemimpin yang berpikiran kerdil.
Untuk itulah Bung Hatta sejak awal mengingatkan pentingnya pendidikan menjadi perhatian bangsa ini. Pendidikan itu tidak hanya terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter bangsa.
Bung Hatta bahkan sejak awal mengajarkan kepada bangsa ini untuk tidak silap kepada materi. Ia merupakan sosok pribadi yang tidak tercela. Hidupnya benar-benar dicurahkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Pada masa awal kemerdekaan, kita melihat banyak pemimpin bangsa ini yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita mengenal Sultan Hamengkubuwono IX yang rela menyerahkan tahtanya untuk rakyat.
Sikap para pemimpin untuk mendengar langsung suara rakyat bukan dimaksudkan untuk pencitraan. Mereka hadir untuk sungguh-sungguh memecahkan penderitaan rakyat dan dengan itulah mereka menanamkan nasionalisme kepada rakyatnya.
Tidak usah heran apabila pada masa itu, rakyat rela memberikan apa yang dimilikinya untuk negara. Demi kepentingan bersama tidak ada satu pun di antara kita yang takut kehilangan harta kekayaannya. Karena pemimpin memberikan contoh bagaimana caranya berkorban untuk negara, semua orang tahu bagaimana seharusnya ikut serta membangun negara ini.
Pertanyaannya, apakah pemimpin sekarang ini mau berkorban untuk bangsa dan negaranya? Kita melihat para pemimpin sekarang ini adalah pribadi yang egois. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Setiap aturan yang dibuat bukan ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi lebih keistimewaan apa yang bisa diberikan kepada para pemimpin.
Semua berlomba-lomba untuk mencari kehormatan. Tetapi kehormatan itu bukan ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi lebih untuk memperkaya dirinya sendiri.
"Noblesse oblige", bukan lagi prinsip yang menjadi pegangan orang yang ingin menjadi pemimpin di negeri ini. Kehormatan hanya dijadikan pangkat untuk membanggakan dirinya, bukan dipikul tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyat.
Itulah yang kita lihat dari uji kelayakan dan kepatutan dari 11 calon Hakim Konstitusi. Mereka merupakan cermin besar kondisi bangsa ini di mana orang sekadar mencari jabatan, tanpa pernah mau bercermin apa sebenarnya yang bisa ia berikan untuk bangsa dan negara ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
