Begitulah yang terjadi ketika maskapai Lion Air melawan sanksi pembekuan rute baru selama enam bulan dan izin ground handling yang dijatuhkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bentuk perlawanan itu ialah pelaporan ke Bareskrim Polri oleh Presiden Lion Group, Edward Sirait, atas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo karena dinilai melakukan kesewenang-wenangan.
Laporan itu dibuat pada Senin (16/5). Dasar laporan itu awalnya terkait dengan surat pembekuan izin rute baru PT Lion Mentari Airlines selama enam bulan dari Kemenhub pada 11 Mei 2016. Pembekuan rute baru itu diberikan setelah ada insiden pemogokan pilot Lion Air yang berimbas pada keterlambatan jadwal penerbangan maskapai tersebut. Laporan ke polisi itu juga merupakan pintu masuk terkait dengan pembekuan izin ground handling PT Lion Group yang dikeluarkan Suprasetyo pada 17 Mei 2016. Sanksi pembekuan ground handling dijatuhkan setelah insiden kesalahan mendaratkan pesawat rute internasional dari Singapura ke Jakarta di terminal domestik yang diikuti kesalahan membawa penumpang internasional ke jalur domestik.
Kemenhub tentu memiliki alasan sanksi harus dijatuhkan. Terkait dengan keterlambatan jadwal terbang, pihak otoritas di bidang transportasi itu sudah beberapa kali memberikan peringatan tertulis. Jelas itu merupakan peristiwa ke sekian kalinya yang telah dilakukan Lion Air. Sementara itu, tentang kesalahan mengangkut penumpang internasional menuju kedatangan domestik, Kemenhub menilai insiden itu berpotensi membahayakan keamanan negara karena penumpang internasional bisa lolos tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.
Dua alasan tersebut sebenarnya lebih dari cukup untuk penjatuhan sanksi, apalagi bila dikaitkan dengan 'kesalahan-kesalahan' sebelumnya yang pernah dilakukan dan kerap 'dimaafkan' regulator. Karena itu, wajar belaka bila banyak yang menyayangkan perlawanan yang dilakukan Lion Air tersebut. Bahkan, muncul petisi 'Pemerintah Jangan Takut Ancaman Lion Air' di media sosial yang sudah diteken lebih dari 45 ribu orang.
