Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan itu dilaporkan telah didatangi seseorang yang mengaku menyediakan uang US$2 juta atau sekitar Rp27 miliar.
Junimart Girsang disebut-sebut ditawari uang untuk mengamankan Setya Novanto dalam sidang yang hendak digelar MKD mulai awal pekan depan.
Sejauh ini hanya Junimart Girsang seorang yang membuat pengakuan terbuka. Ia mengaku ditawari uang dan ia menolak menerimanya. Jangan sampai, tetapi bukan mustahil pula, pimpinan dan anggota MKD lainnya juga mendapat tawaran serupa dan ada di antara mereka yang tak kuasa menolaknya.
Tidak ada yang luar biasa bila benar ada tawaran uang pengaman atau segala bentuk intervensi lainnya. Harus jujur diakui, kasus itu sendiri melibatkan nama-nama besar dan permainan yang begitu dahsyat pula.
Setya Novanto sendiri tentu saja memiliki nama besar karena politikus Golkar itu kini menjabat Ketua DPR. Ia dilaporkan ke MKD oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Tudingan yang dialamatkan kepada Setya Novanto sangat serius. Dia dituding mencatut nama presiden dan wakil presiden saat meminta saham PT Freeport sebesar 20% dan 49% saham untuk proyek pembangkit listrik di Papua.
Permintaan saham itu disampaikan dalam serangkaian pertemuan Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Dalam bukti rekaman percakapan mereka bertiga yang sudah disampaikan kepada MKD, disebut-sebut pula nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Dugaan percobaan suap yang membayangi MKD tidak boleh ditutup-tutupi. Hal itu sebuah kejahatan yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Biarkan pihak berwajib mengusut tuntas masalah tersebut dan MKD tetap fokus pada tujuan utamanya.
Tujuan MKD dibentuk ialah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Keluhuran itulah yang patut diduga telah digadaikan dalam kasus Setya Novanto.
Publik sadar bahwa ada kalangan di tubuh DPR yang ingin menutup-nutupi kejahatan parlemen. Ragam cara menutupinya, mulai SMS yang isinya mengancam sampai dugaan suap. Padahal, menutupi kejahatan adalah juga kejahatan.
Mestinya, MKD dan DPR menjadikan kasus Setya Novanto itu sebagai tonggak untuk mengembalikan citra dewan yang sudah telanjur terjun bebas ke titik nol. Suap akan membuat citra MKD dan DPR terpuruk lebih dalam ke titik minus.
Kredibilitas MKD kini dipertaruhkan. Seperti kasus sebelumnya, potensi MKD untuk gagal sangat tinggi sebab menyangkut kepentingan komandan. MKD itu berkecenderungan bukan untuk mengawal martabat dewan, melainkan untuk menutup-nutupi kejahatan korps, kejahatan sesama anggota dewan, terutama kejahatan pimpinan.
Hanya ada tiga cara untuk menjaga kehormatan MKD.Pertama, pengusutan kasus Setya Novanto melalui panel dengan melibatkan tokoh masyarakat.
Kedua, Novanto berbesar hati untuk mundur. Ketiga, Partai Golkar menarik Novanto dari DPR.
Dua jalan terakhir itu mustahil karena Novanto tetap merasa tidak bersalah dan Golkar tetap memberikan dukungan politik. Kita hanya berharap pada MKD yang mampu memadukan keberanian, independensi, dan kebersihan diri dari suap.
MKD tak boleh goyah digoda suap. Bukan cuma itu, sekali lagi, MKD selayaknya melaporkan percobaan suap itu kepada penegak hukum.
