Saking strategisnya keberadaan beras, pemerintah dari rezim ke rezim dituntut melakukan segala upaya menjadikan harga beras tetap terjangkau, bahkan oleh rakyat miskin sekalipun.
Di sisi lain, petani penghasil beras tidak boleh sampai dirugikan dengan harga yang terlalu rendah. Untuk memastikan kedua tujuan itu tercapai, target swasembada beras pun dicanangkan sejak pemerintahan di era Orde Baru.Namun sayang, swasembada beras yang berkelanjutan tidak kunjung tercapai.
Beras impor masih saja melenggang masuk. Tahun ini pun demikian walau Presiden Joko Widodo sempat berulang kali menyatakan tidak akan mengimpor beras karena produksi lokal mencukupi.
Namun, harga beras yang belakangan terus naik yang didukung kondisi kemarau cukup panjang memberikan `angin' bagi diambilnya kebijakan impor. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 1 juta ton beras impor digiring masuk.
Impor yang terkesan kalap itu menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap melambungnya harga beras. Apalagi di periode bulan-bulan awal, pemerintah sempat dibuat pusing dengan harga beras yang naik tinggi, lebih dari 10%.
Pertanyaannya, apakah benar stok beras nasional tidak mencukupi? Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi tahun ini akan mencapai 74,99 juta ton, setara sekitar 43 juta ton beras.
Angka itu melampaui angka konsumsi nasional yang bila memakai data sebelumnya tercatat 139 kilogram per kapita per tahun.Itu berarti, dengan jumlah penduduk 255 juta orang, konsumsi nasional sekitar 42,5 juta ton beras. Berdasarkan data terbaru, menurut BPS, konsumsi beras nasio nal saat ini bahkan lebih kecil lagi, sekitar 114 kilogram per kapita per tahun.
Lalu, untuk apa keputusan mengimpor 1 juta ton beras itu ditempuh? Persoalan perberasan di negeri ini sesungguhnya berpangkal dari ketidakmampuan pemerintah menghimpun data yang akurat tentang posisi terkini stok beras nasional.Bukan hanya yang ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog, melainkan juga yang ada di petani dan pedagang.
Akibatnya, pemerintah pun kesulitan memasang tali kendali pada spekulan-spekulan beras. Kelemahan itu dimanfaatkan para pemburu rente di jalur impor dan para kartel beras untuk menguasai stok.
Ironisnya, konsumen harus dihadapkan pada harga yang mahal. Jika dibandingkan dengan di Vietnam, harga beras di Indonesia untuk jenis yang setara kini mencapai dua kali lipatnya. Sebaliknya, petani nyaris tidak memperoleh sedikit pun keuntungan dari harga beras yang tinggi tersebut.
Itu terlihat dari nilai tukar petani yang hanya naik 0,13% sepanjang Oktober 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Buruh tani pun tetap miskin.
Sementara itu, di tangan para kartel, stok beras mencukupi untuk kebutuhan konsumen. Cukup pula untuk menggembungkan pundi-pundi pribadi. Karena itu, ada dua pilihan bagi pemerintah, yakni tegas membenahi kekarut-marutan perberasan atau membiarkan mafia beras tersenyum penuh kemenangan.
Bagi rakyat, indikator untuk mengetahui pilihan yang diambil pemerintah hanya dua, harga beras terjangkau dan petani sejahtera. Dari situ pula rakyat dapat mengetahui siapa yang dibela pemerintah.
