Peraturan memang sudah ada. Salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, penegakannya masih jauh panggang dari api. Penyelamatan alam dianggap mengebiri hak untuk hidup, sementara penyelamatan satwa dianggap hanya tugas orang-orang penyayang binatang. Lihat saja kerusakan hutan yang mencapai 3,5 juta hektare. Keberadaan satwa pun tidak kalah menyedihkan. Gajah sumatra, yang pada 2007 jumlahnya sudah kurang dari 3.000 ekor, misalnya, terus dibunuh demi gadingnya.
Padahal, sesungguhnya keanekaragaman hayati ibarat pilar penyangga pada rumah. Tidak ada gunanya bangsa ini sibuk menargetkan swasembada pangan, meningkatkan energi terbarukan, merancang pembukaan lahan produktif, ataupun mengembangkan varian obat baru jika alam dan keanekaragaman hayatinya yang menjadi sumber segala kehidupan itu rusak. Ketika satwa dibunuh, sesungguhnya kita telah membunuh masa depan sendiri. Pembantaian terhadap gajah dan badak sama saja dengan penggundulan hutan. Dengan sistem pencernaan yang unik, satwa-satwa itulah yang selama ini menjadi media penyebar benih tumbuhan.
Sudah sepantasnya berbagai penyelamatan keanekaragaman hayati harus didukung. Termasuk pelepasliaran harimau yang beberapa kali dilakukan di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung. Terbaru, awal Maret ini dua harimau sumatra atau Panthera tigris sumatrae kembali dilepasliarkan di sana. Harimau merupakan spesies payung, spesies yang keberadaannya turut melindungi keberadaan spesies lain. Harimau perlu habitat luas untuk hidup. Artinya, melindungi harimau berarti memberikan perlindungan alam yang luas. Namun, mengandalkan kerja pihak swasta ataupun organisasi lingkungan jelas tidak cukup. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa perburuan satwa langka haram hukumnya. Penegakan undang-undang konservasi sudah semestinya dijalankan dengan tegas. Pemerintah pun sudah saatnya mempertimbangkan pembentukan komisi nasional bidang lingkungan hidup seperti yang diutarakan Guru Besar UI, Jimly Asshiddiqie. Komnas ini akan menjadi implementasi dari konstitusi hijau Indonesia.
