Kita mencatat pemerintah tidak tinggal diam untuk mencegah agar gejolak perekonomian dunia itu berdampak lebih dalam lagi terhadap ekonomi nasional. Salah satunya ialah dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 1 September 2015 lalu. Hasil dari berbagai kebijakan pemerintah pun sudah terlihat. Kita mencatat sejumlah indikator adanya perbaikan ekonomi. Angka inflasi berjalan, sebagai contoh, menunjukkan perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama, tahun lalu.
Pada 2014, laju inflasi tercatat 8,36%. Pada periode Januari-Agustus 2015 ini angka inflasi tercatat baru mencapai 2,29%. Karena itu, Bank Indonesia pun memproyeksikan inflasi sepanjang 2015 paling tinggi akan mencapai 3% hingga 5%. Progres positif juga terlihat pada defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan triwulan II 2014 tercatat sebesar US$9,587 miliar, atau 4,26% dari produk domestik bruto (PDB). Tahun ini, pada periode yang sama, defisit itu 'hanya' mencapai US$4,477 miliar, atau 2,05% dari PDB.
Di tengah gejolak perekonomian dunia yang masif, pencapaian itu jelas sebuah hasil kerja yang patut diapresiasi. Akan tetapi, hendaknya pemerintah tidak lantas berbesar hati dengan indikator-indikator perekonomian yang sepintas mengesankan itu. Apalagi progres positif itu berlangsung di sektor ekonomi makro, yang cenderung tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Di sektor ekonomi mikro, kita melihat upaya pemerintah untuk mengatasi dampak gejolak belum mendatangkan hasil menggembirakan. Ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja belum dapat diredam atau dihilangkan sama sekali. Hasil penerimaan pajak juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, tidak jarang, alih-alih meredam gejolak, kebijakan di sektor ekonomi mikro justru kontraproduktif terhadap upaya menggairahkan ekonomi.
Kebijakan Menteri PAN dan Refromasi Birokrasi melarang rapat di hotel-hotel, pengenaan pungutan yang memberatkan eksportir contohnya dalam komoditas cangkang kernel sawit, dan mewajibkan kontraktor proyek infrastruktur memiliki alat berat sendiri di bidang konstruksi hanyalah beberapa contoh kebijakan yang memberatkan sektor riil sekaligus menihilkan progres kebijakan di sektor makro.
Karena itu, kita ingin pemerintah tidak hanya memfokuskan kebijakan di bidang ekonomi makro sehingga melupakan perhatian di sektor ekonomi mikro. Sinkronisasi antara ekonomi makro dan mikro ialah sebuah keniscayaan agar seluruh bangunan ekonomi nasional survive dalam mengarungi gejolak. Pemerintah harus mendukung dan mendorong agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu, pencairan anggaran harus dipercepat dan pemberian insentif di sektor rill harus tepat. Jangan sampai upaya mengelola eknomi makro membuat pemerintah lalai dan malahan membiarkan ekonomi mikro kita sempoyongan.
