Presiden memutuskan Blok Masela di darat didasarkan pada argumentasi bahwa hal itu lebih maslahat buat rakyat, terutama rakyat Maluku. Itu artinya Presiden sebagai kepala negara menjalankan prinsip bahwa kekayaan alam Indonesia mesti digunakan sebesar-besarnya buat kesejahteraan rakyat.
Kita berharap keputusan Presiden akan menyudahi polemik ihwal apakah sebaiknya Blok Masela dibangun di darat atau di laut (offshore). Polemik berkisar pada masalah ongkos pembangunan yang lebih murah, bila di darat atau di laut. Polemik bahkan berkembang pada pertarungan stigamtisasi antara nasionalisme dan neoliberalisme. Bila pembangunan dilakukan di laut, seolah-olah kita proasing dan bila dibangun di darat kita pasti prorakyat.
Dalam polemik yang menyita perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berpendapat semestinya Blok Masela dibangun di laut. Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli berpendapat sebaliknya bahwa Blok Masela lebih bagus dibangun di darat. Polemik di antara kedua menteri sampai-sampai memproduksi kegaduhan di dalam kabinet. Celakanya, itu bukan kegaduhan pertama yang terjadi dalam kabinet. Pangkal kegaduhan itu ialah kegenitan menteri mengomentari kebijakan sesama anggota kabinet atau melontarkan pernyataan tentang sesuatu yang belum diputuskan Presiden. Sekali lagi, kita berharap, amat berharap, keputusan Presiden bisa mengakhiri polemik ihwal Blok Masela.
Kita mengapresiasi Sudirman Said yang menyatakan akan menindaklanjuti dan mengawal keputusan Presiden. Sudirman juga menepis kabar bahwa dia akan mundur dari jabatannya. Bila Sudirman mundur, itu jelas akan memproduksi kegaduhan baru. Namun, kita juga mengingatkan Rizal Ramli untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang seolah dialah pihak yang menang. Pernyataan-pernyataan yang tidak perlu hanya akan menghadirkan kegaduhan baru yang juga tidak perlu.
Tidak ada yang menang dan kalah dalam perkara ini. Yang menang ialah rakyat karena kekayaan alam di Blok Masela digunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita pun hendak mengingatkan bahwa masih tersisa persoalan di Blok Masela pascakeputusan Presiden. Persoalan itu ialah investor yang masih akan mengkaji dan mungkin saja berhitung ulang atas investasi mereka lantaran mereka telanjur mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun Blok Masela di laut.
Dalam menghadapi persoalan itu prinsip bahwa negara menguasai kekayaan alam kita harus tetap menjadi pegangan. Itu artinya investor harus tunduk pada kehendak negara. Akan tetapi, kita tak boleh berlaku semena-mena kepada investor. Kita harus piawai mengelola investor. Bila kita gagal memperlakukan investor secara baik dan proporsional, itu akan menjadi reklame buruk bagi Indonesia yang masih membutuhkan investasi asing maupun domestik.
