Jakarta: Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie mengingatkan bahwa tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tak cuma mengurusi hoaks. Banyak tugas lain yang lebih berat mulai dari identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, hingga evaluasi.
"Urusannya sangat besar, kalau fokusnya hanya hoaks akan repot. Padahal serangan siber itu kebanyakan berasal dari luar negeri," katanya, dalam Prime Talk, Rabu 4 Januari 2017.
Pengukuhan BSSN dengan dilantiknya Djoko Susilo sebagai kepala memang dilakukan pada tahun politik. Namun, ia menyebut serangan siber tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
Perlu dipahami bahwa serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Ketika pemerintah lemah, sistem informasi di Indonesia akan dengan mudah menjadi sasaran serangan siber dari seluruh dunia.
"Tugas BSSN itu melindungi aset-aset digital negara, jadi tidak sekadar serangan hoaks. Segala macam data yang tersimpan di kementerian harus dijaga," tegasnya.
Nukman mengatakan contoh paling mudah adalah KTP-el. Hingga kini masih banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan data base dan server KTP-el yang disebut-sebut berada di luar negeri.
Karenanya bukan hal aneh ketika masyarakat mempertanyakan keamanan data saat pemerintah dan provider seluler mewajibkan seluruh pengguna kartu prabayar untuk melakukan registrasi ulang.
"Yang harus dipahami serangan siber itu tidak akan berhenti terutama dari luar. Jadi yang namanya keamanan siber itu riil keamanan siber bukan hanya sekadar hoaks-hoaks saja," jelasnya.
Jakarta: Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie mengingatkan bahwa tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tak cuma mengurusi hoaks. Banyak tugas lain yang lebih berat mulai dari identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, hingga evaluasi.
"Urusannya sangat besar, kalau fokusnya hanya hoaks akan repot. Padahal serangan siber itu kebanyakan berasal dari luar negeri," katanya, dalam
Prime Talk, Rabu 4 Januari 2017.
Pengukuhan BSSN dengan dilantiknya Djoko Susilo sebagai kepala memang dilakukan pada tahun politik. Namun, ia menyebut serangan siber tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
Perlu dipahami bahwa serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Ketika pemerintah lemah, sistem informasi di Indonesia akan dengan mudah menjadi sasaran serangan siber dari seluruh dunia.
"Tugas BSSN itu melindungi aset-aset digital negara, jadi tidak sekadar serangan hoaks. Segala macam data yang tersimpan di kementerian harus dijaga," tegasnya.
Nukman mengatakan contoh paling mudah adalah KTP-el. Hingga kini masih banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan data base dan server KTP-el yang disebut-sebut berada di luar negeri.
Karenanya bukan hal aneh ketika masyarakat mempertanyakan keamanan data saat pemerintah dan provider seluler mewajibkan seluruh pengguna kartu prabayar untuk melakukan registrasi ulang.
"Yang harus dipahami serangan siber itu tidak akan berhenti terutama dari luar. Jadi yang namanya keamanan siber itu riil keamanan siber bukan hanya sekadar hoaks-hoaks saja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
