medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan fokus pemerintah saat ini menyelesaikan kemiskinan, ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Kemiskinan di pedesaan menjadi konsentrasi pemerintah.
Menurut Jokowi, pemerintah akan memulai menggunakan berbagai pendekatan. Mulai percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat.
Butuh terobosan penyelesaian akses terhadap tanah serta ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Sebab, petani memiliki pendapatan sangat rendah. Ini mendorong peningkatan urbanisasi ke kota.
"Reforma agraria harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah," kata Jokowi ketika membuka ratas soal reforma agraria di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Hal itu menjadi penting karena semangat reforma agraria ialah terwujudnya keadilan penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wilayah dan sumber daya alam.
Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait, terutama Kementerian Agraria di bawah kendali Sofyan Djalil mengambil langkah percepatan implementasi reforma agraria. Mereka juga diminta mewujudkan kebijakan one map policy. Tak hanya itu, sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan harus dilakukan untuk menghindari multitafsir yang menyebabkan sengketa agraria.
Kementerian dan lembaga juga harus segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah. Terutama, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.
"Jadi kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi masyarakat," tegas mantan Gubernur DKI ini.
Selain itu, Presiden juga meminta adanya edukasi serta penguatan masyarakat memperbaiki tata guna lahan sehingga lebih produktif. Ia juga sudah memberi target kepada BPN agar pembuatan sertifikat tanah dilakukan besar-besaran.
"Tadi angkanya sudah diberikan pada saya. Berapa biaya yang diperlukan. Tapi saya kira, kalau kita kerja sama dengan pemkab/pemkot, akan mempercepat," terang dia.
Program itu bisa difokuskan pada satu sampai tiga provinsi. Namun, harus ada penambahan jumlah provinsi per tahunnya.
"Paling tidak kita bisa pensertifikatan lima juta per tahun, lompatannya sangat besar," ucap dia.
Jokowi menyadari masih ada kekurangan di sana sini terkait reforma agraria. Salah satunya kekurangan juru ukur. Namun, ia optimistis kekurangan ini segera teratasi.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan fokus pemerintah saat ini menyelesaikan kemiskinan, ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Kemiskinan di pedesaan menjadi konsentrasi pemerintah.
Menurut Jokowi, pemerintah akan memulai menggunakan berbagai pendekatan. Mulai percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat.
Butuh terobosan penyelesaian akses terhadap tanah serta ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Sebab, petani memiliki pendapatan sangat rendah. Ini mendorong peningkatan urbanisasi ke kota.
"Reforma agraria harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah," kata Jokowi ketika membuka ratas soal reforma agraria di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Hal itu menjadi penting karena semangat reforma agraria ialah terwujudnya keadilan penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wilayah dan sumber daya alam.
Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait, terutama Kementerian Agraria di bawah kendali Sofyan Djalil mengambil langkah percepatan implementasi reforma agraria. Mereka juga diminta mewujudkan kebijakan one map policy. Tak hanya itu, sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan harus dilakukan untuk menghindari multitafsir yang menyebabkan sengketa agraria.
Kementerian dan lembaga juga harus segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah. Terutama, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.
"Jadi kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi masyarakat," tegas mantan Gubernur DKI ini.
Selain itu, Presiden juga meminta adanya edukasi serta penguatan masyarakat memperbaiki tata guna lahan sehingga lebih produktif. Ia juga sudah memberi target kepada BPN agar pembuatan sertifikat tanah dilakukan besar-besaran.
"Tadi angkanya sudah diberikan pada saya. Berapa biaya yang diperlukan. Tapi saya kira, kalau kita kerja sama dengan pemkab/pemkot, akan mempercepat," terang dia.
Program itu bisa difokuskan pada satu sampai tiga provinsi. Namun, harus ada penambahan jumlah provinsi per tahunnya.
"Paling tidak kita bisa pensertifikatan lima juta per tahun, lompatannya sangat besar," ucap dia.
Jokowi menyadari masih ada kekurangan di sana sini terkait reforma agraria. Salah satunya kekurangan juru ukur. Namun, ia optimistis kekurangan ini segera teratasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
