medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menagih kejelasan dimulainya proyek PLTU di Batang, Jawa Tengah, ke Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Jokowi menagih setelah sempat meleset menghitung persoalan pembebasan lahan yang membuat proyek terhenti selama empat tahun.
Jokowi sempat menjanjikan penyelesaian lahan hanya dalam waktu enam bulan. Sayangnya, harus kembali mundur enam bulan. Ketika persoalan lahan selesai, Jokowi langsung menyampaikannya kepada Shinzo Abe.
"Waktu bertemu saya sampaikan sudah selesai. Sekarang saya tanya gantian, PM, closingnya kapan?" ujar Jokowi saat menceritakan perjalanan panjang PLTU Batang setelah penandatanganan Financial Close di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Ternyata, kata Jokowi, financial close sudah diserahkan. Artinya, proyek bisa berjalan meski sedikit terlambat dari yang dijanjikan.
Pertaruhan Reputasi Pemerintah
Menagih kepada PM Jepang bukan tanpa alasan. Jokowi menyebut, pemerintah perlu meminta ketegasan kapan proyek selesai.
Sesuai target, proyek direncanakan beres 2019. Apabila PLTU Batang tak selesai sesuai target, 'byarpet' akan meluas karena setiap tahun kebutuhan listrik bertambah.
"Kalau ini tidak selesai, investor mikir-mikir (berinvestasi di Indonesia). Apabila selesai, ini menjadi pesan pemerintah sudah menyelesaikan masalah," tegas mantan Wali Kota Solo ini.
Suasana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Sumur adem Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/12). PLTU 1 Sumur adem menghasilkan 3x330 MV dan menjadi Bagian dari Fast Track Program 10.000 MV tahap 1 yang menyuplai listrik di Jawa - Bali. Foto: Antara/Dedhez Anggara
Jokowi meminta investor bekerja keras menyelesaikan proyek ini. Ia akan ikut memastikan kelancaran pembangunan dengan dua atau tiga kali mengunjungi proyek.
Ketersediaan listrik, jelas Jokowi, tak melulu berurusan dengan industri besar dan menengah. Listrik juga menjadi kebutuhan penting industri kecil dan rumahan.
Tak hanya itu, ketersediaan listrik sangat dibutuhkan siswa siswi untuk belajar di malam hari. Jokowi tak mau persoalan listrik dianggap enteng. "Kalau byarpet, belajar juga tidak termotivasi," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menagih kejelasan dimulainya proyek PLTU di Batang, Jawa Tengah, ke Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Jokowi menagih setelah sempat meleset menghitung persoalan pembebasan lahan yang membuat proyek terhenti selama empat tahun.
Jokowi sempat menjanjikan penyelesaian lahan hanya dalam waktu enam bulan. Sayangnya, harus kembali mundur enam bulan. Ketika persoalan lahan selesai, Jokowi langsung menyampaikannya kepada Shinzo Abe.
"Waktu bertemu saya sampaikan sudah selesai. Sekarang saya tanya gantian, PM, closingnya kapan?" ujar Jokowi saat menceritakan perjalanan panjang PLTU Batang setelah penandatanganan
Financial Close di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Ternyata, kata Jokowi,
financial close sudah diserahkan. Artinya, proyek bisa berjalan meski sedikit terlambat dari yang dijanjikan.
Pertaruhan Reputasi Pemerintah
Menagih kepada PM Jepang bukan tanpa alasan. Jokowi menyebut, pemerintah perlu meminta ketegasan kapan proyek selesai.
Sesuai target, proyek direncanakan beres 2019. Apabila PLTU Batang tak selesai sesuai target, 'byarpet' akan meluas karena setiap tahun kebutuhan listrik bertambah.
"Kalau ini tidak selesai, investor mikir-mikir (berinvestasi di Indonesia). Apabila selesai, ini menjadi pesan pemerintah sudah menyelesaikan masalah," tegas mantan Wali Kota Solo ini.
Suasana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Sumur adem Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/12). PLTU 1 Sumur adem menghasilkan 3x330 MV dan menjadi Bagian dari Fast Track Program 10.000 MV tahap 1 yang menyuplai listrik di Jawa - Bali. Foto: Antara/Dedhez Anggara
Jokowi meminta investor bekerja keras menyelesaikan proyek ini. Ia akan ikut memastikan kelancaran pembangunan dengan dua atau tiga kali mengunjungi proyek.
Ketersediaan listrik, jelas Jokowi, tak melulu berurusan dengan industri besar dan menengah. Listrik juga menjadi kebutuhan penting industri kecil dan rumahan.
Tak hanya itu, ketersediaan listrik sangat dibutuhkan siswa siswi untuk belajar di malam hari. Jokowi tak mau persoalan listrik dianggap enteng. "Kalau byarpet, belajar juga tidak termotivasi," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
