Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan pemangku kepentingan harus berkomitmen merealisasikan rencana dan janji di tahun baru. Supaya harapan dan optimisme masyarakat terus terjaga.
“Tahun ini merupakan ajang pembuktian apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, atau hanya untuk kelompoknya semata,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Januari 2022.
Rerie menyinggung janji politikus di parlemen yang bakal menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Bahkan, beberapa RUU sudah bertahun-tahun berproses, seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).
“Relatif terkendalinya penyebaran covid-19 seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU tanpa kendala teknis yang berarti,” papar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie menyebut masyarakat sangat berharap sejumlah RUU itu segera menjadi undang-undang. Dasar hukum yang jelas bakal melindungi warga negara dari ancaman dari pihak-pihak yang ingin merampas hak masyarakat.
“Tapi semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya,” tutur dia.
Baca: Maarif Institute: Sahkan RUU TPKS dan PRT Demi Kemanusiaan
Menurut Rerie, pimpinan DPR memiliki peran strategis untuk mendorong hal tersebut. Pimpinan DPR perlu mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan RUU.
Jakarta: Wakil Ketua MPR
Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan pemangku kepentingan harus berkomitmen merealisasikan rencana dan janji di tahun baru. Supaya harapan dan optimisme masyarakat terus terjaga.
“Tahun ini merupakan ajang pembuktian apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, atau hanya untuk kelompoknya semata,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Januari 2022.
Rerie menyinggung janji politikus di parlemen yang bakal menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Bahkan, beberapa RUU sudah bertahun-tahun berproses, seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (
TPKS), RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).
“Relatif terkendalinya penyebaran covid-19 seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU tanpa kendala teknis yang berarti,” papar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie menyebut masyarakat sangat berharap sejumlah RUU itu segera menjadi undang-undang. Dasar hukum yang jelas bakal melindungi warga negara dari ancaman dari pihak-pihak yang ingin merampas hak masyarakat.
“Tapi semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya,” tutur dia.
Baca:
Maarif Institute: Sahkan RUU TPKS dan PRT Demi Kemanusiaan
Menurut Rerie, pimpinan
DPR memiliki peran strategis untuk mendorong hal tersebut. Pimpinan DPR perlu mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan RUU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
