Jakarta: Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 telah dilantik. Komisi II DPR langsung tancap gas mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Jadi kami sudah punya rencana besok siang (rapat bersama penyelenggara pemilu)," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.
Namun, rapat pembahasan persiapan Pemilu 2024 masih menunggu persetujuan pimpinan DPR. Pasalnya, undangan rapat disampaikan oleh pimpinan DPR kepada mitra kerja.
"Kalau pimpinan DPR memberikan approval, kemudian suratnya kan melalui pimpinan DPR mungkin Insyaallah kita laksanakan besok," ungkap dia.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan semua kebutuhan terkait penyelenggaraan pemilu akan diselesaikan pada rapat nanti. Ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan.
Misalnya, terkait aturan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Kemudian, pengesahan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
"Apalagi kemarin Pak Presiden (Joko Widodo) sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan Bawaslu itu mencoba mengefisiensikan lagi anggaran itu," ungkap dia
Beberapa poin lainnya yang perlu dibahas, yakni terkait masa kampanye dan pengadaan logistik. Dia menyampaikan kedua hal tersebut sangat berkaitan. Pasalnya, persiapan logistik dilakukan selama masa kampanye.
Ada sejumlah opsi lama masa kampanye Pemilu 2024. KPU mengusulkan masa kampanye selama 120 hari, pemerintah 90 hari, dan DPR 60-75 hari.
"Jadi kalau nanti makin singkat kita harus cari cara atau metodologi pengadaan logistik," sebut dia.
Baca: Komisi II akan Tuntaskan Pembahasan Pemilu Sebelum Reses
Terakhir, membahas standar prosedur dan masa penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilu. Komisi II ingin mengundang pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membicarakan hal ini.
"Karena nanti akan tergantung dari tahapan kalau kita sudah bisa pastikan berapa hari, dan menghitung berapa lama tahapan ini karena nanti akan menghindari irisan terlalu dalam antara persiapan dan tahapan pileg, pilpres, dan pilkada serentak," kata dia.
Dia berkomitmen seluruh poin di atas akan diselesaikan secepatnya. Kalau perlu, kata Doli, rapat persiapan Pemilu 2024 dilakukan pada masa reses.
Menurut dia, rapat selama masa reses bisa dilakukan. Sebab, agenda rapat bukan pengambilan keputusan, namun bersifat konsultasi.
"Kita ingin yang terbaik, karena dari awal ingin mendesain membuat konsep pemilu 2024 yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya," ujar dia.
Jakarta: Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 telah dilantik. Komisi II DPR langsung tancap gas mempersiapkan penyelenggaraan
Pemilu 2024.
"Jadi kami sudah punya rencana besok siang (rapat bersama penyelenggara pemilu)," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.
Namun, rapat pembahasan persiapan
Pemilu 2024 masih menunggu persetujuan pimpinan DPR. Pasalnya, undangan rapat disampaikan oleh pimpinan
DPR kepada mitra kerja.
"Kalau pimpinan DPR memberikan
approval, kemudian suratnya kan melalui pimpinan DPR mungkin
Insyaallah kita laksanakan besok," ungkap dia.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan semua kebutuhan terkait penyelenggaraan pemilu akan diselesaikan pada rapat nanti. Ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan.
Misalnya, terkait aturan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Kemudian, pengesahan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
"Apalagi kemarin Pak Presiden (Joko Widodo) sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan Bawaslu itu mencoba mengefisiensikan lagi anggaran itu," ungkap dia
Beberapa poin lainnya yang perlu dibahas, yakni terkait masa kampanye dan pengadaan logistik. Dia menyampaikan kedua hal tersebut sangat berkaitan. Pasalnya, persiapan logistik dilakukan selama masa kampanye.
Ada sejumlah opsi lama masa kampanye Pemilu 2024. KPU mengusulkan masa kampanye selama 120 hari, pemerintah 90 hari, dan DPR 60-75 hari.
"Jadi kalau nanti makin singkat kita harus cari cara atau metodologi pengadaan logistik," sebut dia.
Baca:
Komisi II akan Tuntaskan Pembahasan Pemilu Sebelum Reses
Terakhir, membahas standar prosedur dan masa penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilu. Komisi II ingin mengundang pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membicarakan hal ini.
"Karena nanti akan tergantung dari tahapan kalau kita sudah bisa pastikan berapa hari, dan menghitung berapa lama tahapan ini karena nanti akan menghindari irisan terlalu dalam antara persiapan dan tahapan pileg, pilpres, dan pilkada serentak," kata dia.
Dia berkomitmen seluruh poin di atas akan diselesaikan secepatnya. Kalau perlu, kata Doli, rapat persiapan Pemilu 2024 dilakukan pada masa reses.
Menurut dia, rapat selama masa reses bisa dilakukan. Sebab, agenda rapat bukan pengambilan keputusan, namun bersifat konsultasi.
"Kita ingin yang terbaik, karena dari awal ingin mendesain membuat konsep pemilu 2024 yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
