Jakarta: DPR mengapresiasi respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanggapi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kebocoran itu.
"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden Jokowi," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono kepada wartawan, Kamis, 26 September 2024.
Dave mengatakan peristiwa kebocoran data NPWP harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah. Khususnya dalam memperkuat sistem digitalisasi.
"Ke depannya pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," ucap Dave.
Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk memitigasi secepatnya terkait kebocoran 6 juta data NPWP. Hal itu dikatakan Jokowi di sela peresmian jalan tol Solo-Jogja, Kamis, 19 September 2024.
"Saya sudah perintahkan, komando maupun kementerian keuangan memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali.
Kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.
Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.
Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.
Jakarta:
DPR mengapresiasi respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanggapi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kebocoran itu.
"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden
Jokowi," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono kepada wartawan, Kamis, 26 September 2024.
Dave mengatakan peristiwa kebocoran data NPWP harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah. Khususnya dalam memperkuat sistem digitalisasi.
"Ke depannya pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," ucap Dave.
Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk memitigasi secepatnya terkait kebocoran 6 juta data NPWP. Hal itu dikatakan Jokowi di sela peresmian jalan tol Solo-Jogja, Kamis, 19 September 2024.
"Saya sudah perintahkan, komando maupun kementerian keuangan memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali.
Kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.
Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.
Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
