Jakarta: Sebanyak 6 juta data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga bocor. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta segera menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy. Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan teknologi.
"Ya setuju, karena kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah 'spending better' salah satu nya dengan menggabung kan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN, dan lain-lain, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP 6 juta ini," kata Bobby melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 September 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting. menurut dia, anggaran pengamanan siber harus menjadi perhatian.
"Jangan karena memangkas anggaran karena jargon 'spending better', arsitektur keamanan sibernya terlewat," ungkap dia.
Menurut dia, penerapan anggaran harus dievaluasi. Sehingga, berbagai celah kebocoran bisa diperbaiki.
"Perbaiki celah kebocoran nya, di lokalisasi dampak kebocoran nya, baru di mitigasi resiko terjadinya pengulangan atau mencegah kebocoran di masa depan dengan melibatkan BSSN," ujar dia.
Jakarta: Sebanyak 6 juta data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga
bocor. Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani diminta segera menjalankan perintah
Presiden Joko Widodo untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota
Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy. Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan teknologi.
"Ya setuju, karena kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah 'spending better' salah satu nya dengan menggabung kan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN, dan lain-lain, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP 6 juta ini," kata Bobby melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 September 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting. menurut dia, anggaran pengamanan siber harus menjadi perhatian.
"Jangan karena memangkas anggaran karena jargon '
spending better', arsitektur keamanan sibernya terlewat," ungkap dia.
Menurut dia, penerapan anggaran harus dievaluasi. Sehingga, berbagai celah kebocoran bisa diperbaiki.
"Perbaiki celah kebocoran nya, di lokalisasi dampak kebocoran nya, baru di mitigasi resiko terjadinya pengulangan atau mencegah kebocoran di masa depan dengan melibatkan BSSN," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ABK)
