Jakarta: Politisi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, keberatan terhadap rencana pembukaan kembali ekspor pasir laut oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Meski pemerintah berdalih yang diekspor adalah sedimentasi, namun anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto ini meminta pemerintah tak tergesa-gesa mengambil keputusan.
Muzani menilai pemerintah tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa menimbang dampak lebih lanjut. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah segera menunda pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Ekspor pasir laut sedapat mungkin, kalau mungkin, ditunda,” kata Muzani dikutip dari Metro Pagi Primetime di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.
Pernyataan Muzani muncul dari kekhawatiran akan kerusakan ekologi Kekhawatiran ini banyak disuarakan aktivis lingkungan.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan kebijakan ekspor pasir laut oleh Pemerintahan Jokowi sudah melalui perhitungan yang matang. Menurut dia, yang diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimen yang perlu dibersihkan untuk menjaga kelancaran pelayaran.
"Sudah kita hitung betul, itu sebenarnya sedimen yang harus didalamkan karena kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana,” kata Luhut.
Pembukaan kembali ekspor pasir laut diatur lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 dan 21 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam sejarahnya, keuntungan ekonomi akibat pengerukan pasir laut tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang terjadi, meski dikelola teknologi canggih sekalipun.
Izin ekspor pasir laut sudah dihentikan pada masa Presiden Megawati sejak 2003. (Muhammad Reyhansyah)
Jakarta: Politisi
Partai Gerindra, Ahmad Muzani, keberatan terhadap rencana pembukaan kembali
ekspor pasir laut oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Meski pemerintah berdalih yang diekspor adalah sedimentasi, namun anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto ini meminta pemerintah tak tergesa-gesa mengambil keputusan.
Muzani menilai pemerintah tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa menimbang dampak lebih lanjut. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah segera menunda pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Ekspor pasir laut sedapat mungkin, kalau mungkin, ditunda,” kata Muzani dikutip dari Metro Pagi Primetime di
Metro TV, Rabu, 25 September 2024.
Pernyataan Muzani muncul dari kekhawatiran akan kerusakan ekologi Kekhawatiran ini banyak disuarakan aktivis lingkungan.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan kebijakan ekspor pasir laut oleh Pemerintahan Jokowi sudah melalui perhitungan yang matang. Menurut dia, yang diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimen yang perlu dibersihkan untuk menjaga kelancaran pelayaran.
"Sudah kita hitung betul, itu sebenarnya sedimen yang harus didalamkan karena kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana,” kata Luhut.
Pembukaan kembali ekspor pasir laut diatur lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 dan 21 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam sejarahnya, keuntungan ekonomi akibat pengerukan pasir laut tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang terjadi, meski dikelola teknologi canggih sekalipun.
Izin ekspor pasir laut sudah dihentikan pada masa Presiden Megawati sejak 2003.
(Muhammad Reyhansyah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
