Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pertimbangan memilih Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI. Kepala negara menyebut alasan utama adalah rotasi matra.
Panglima TNI saat ini ialah Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, pimpinan tertinggi angkatan bersenjata dipegang Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.
"Sekarang yang kita ajukan satu calon, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut karena memang kita rotasi matra," ujar Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 29 November 2022.
Pengajuan Yudo Margono melalui surat presiden (surpres) sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR pada, Senin, 28 November 2022. Selanjutnya, Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan rotasi matra bukan lah suatu kewajiban. Hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundangan manapun.
Hanya saja, ia mengakui ada aspek psikologis seperti kebanggaan tiap-tiap matra yang memang harus dijaga oleh negara.
"Kita perlu pertimbangkan aspek psikologi. Memang tidak wajib memilih bergilir, tetapi aspek psikologi dalam sebuah matra harus terjaga. Itu harus dipertimbangkan. Pride matra itu bagian yang harus dikalkulasi, tapi bukan berarti wajib," kata Moeldoko.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pertimbangan memilih Kepala Staf
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal
panglima TNI. Kepala negara menyebut alasan utama adalah rotasi matra.
Panglima TNI saat ini ialah Jenderal
Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, pimpinan tertinggi angkatan bersenjata dipegang Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.
"Sekarang yang kita ajukan satu calon, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut karena memang kita rotasi matra," ujar
Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 29 November 2022.
Pengajuan Yudo Margono melalui surat presiden (surpres) sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR pada, Senin, 28 November 2022. Selanjutnya, Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan rotasi matra bukan lah suatu kewajiban. Hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundangan manapun.
Hanya saja, ia mengakui ada aspek psikologis seperti kebanggaan tiap-tiap matra yang memang harus dijaga oleh negara.
"Kita perlu pertimbangkan aspek psikologi. Memang tidak wajib memilih bergilir, tetapi aspek psikologi dalam sebuah matra harus terjaga. Itu harus dipertimbangkan.
Pride matra itu bagian yang harus dikalkulasi, tapi bukan berarti wajib," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
