Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari 2 Poros

Eko Nordiansyah • 26 September 2022 22:53
Jakarta: Survei Litbang Kompas menemukan 62,4 persen responden meyakini koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah. Komitmen partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi sesungguhnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
 
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai peta koalisi masih akan berubah hingga 2024. Semua partai masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik. Partai saling menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk Pilpres 2024.
 
"Itu tidak mudah disimpulkan. Kalau saya masih dalam taraf saling menjajaki, mereka butuh chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, pilegnya oke, pilpresnya oke," kata Siti Zuhro di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Zuhro, melihat dinamika politik yang sedemikian cair membutuhkan partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (paslon). Pilpres 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya dua paslon.
 
"Jadi menurut saya kalau kita enggak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras, toh enggak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society," ujarnya.
 
Zuhro menyebut, masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasinya. Dengan cara menghadirkan lebih dari dua paslon capres-cawapres.
 
"Jadi kalau civil society-nya kuat menyuarakan bahwa pelajaran dua kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang harusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus dinuansakan dan dampak-dampak dari hanya dua pasangan calon. Jadi kalau kita diam, civil society-nya diam, ya mereka melenggang," kata dia.

Tergantung Situasi

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, menilai bongkar pasang koalisi masih akan dinamis. Hal ini seturut dengan situasi politik, sampai titik final. 
 
“Memang untuk koalisi parpol yang dikatakan final itu tentu tergantung dari situasi politik yang berkembang. Bisa saja ada kejadian-kejadian yang belum kita tahu,” kata Alvin dikonfirmasi terpisah.
 

Baca juga: NasDem Berpotensi Usung Calon Non Partai untuk Pilpres 2024


 
Namun, dalam berkoalisi partai akan memperhatikan kebutuhan partainya dulu baru koalisi. "Masing-masing pasti tidak mau jadi beban, dalam koalisi ada partai yang jadi beban maka partai lain pakai strategi mutusin buntut ekor cicak,” kata Alvin.
 
Saat ini, sudah terbentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Gerindra-PKB, Nasdem-Demokrat-PKS, dan PDIP. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu. Pertemuan mereka dimaknai dan diamini sebagai bentuk silaturahmi. 
 
"Sebenarnya pertemuan Pak Airlangga dan Prabowo, peluang itu besar karena sama-sama nasionalis. Dan keduanya ada latar belakang sudah bekerja sama di kabinet, eksekutif, masih terbuka," kata Alvin.
 
Apalagi PPP, kata Alvin, anggota KIB yang lain pernah berkoalisi dengan Gerindra di 2014 silam. Sehingga, koalisi yang ada sekarang belum final.
 
"Dengan kata lain koalisi bisa berkurang dan bisa bertambah partainya bergabung. Ini tinggal bagaimana masing-masing pimpinan partai berkomunikasi," kata Alvin. 
 
Selain sibuk silaturahmi dan bongkar pasang, dia menyarankan para petinggi parpol bisa merespons tantangan zaman. Terutama, krisis ekonomi global dan pemenuhan perut masyarakat. 
 
"Karena sekarang publik lebih melihat siapa pemimpin atau partai yang dapat memberikan solusi praktis bagi rakyat,“ kata Alvin.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif