Jakarta: Komisi II DPR memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Pengesahan ditargetkan pada 6 September 2022.
"Mudah-mudahan, tanggal 6 September ada paripurna, kita bisa masukkan (RUU Provinsi Papua Barat Daya) ke dalam rapat paripurna," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu meminta Panitia Kerja (Panja) berkomitmen terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Panja diberikan waktu membahas selama beberapa hari.
"Mudah-mudahan kita bisa selesai," ungkap dia.
Setelah selesai dilakukan, pembahasan dilanjutkan ke tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Pembahasan di tingkat timus dan timsin akan dilakukan pada Senin, 5 September 2022.
"Langsung Panja, dan keputusan tingkat I," ujar dia.
Sebelumnya, Komisi II menggelar rapat kerja dengan perwakilan pemerintah mengesahkan Panja RUU Papua Barat Daya. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Jakarta: Komisi II
DPR memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Papua Barat Daya. Pengesahan ditargetkan pada 6 September 2022.
"Mudah-mudahan, tanggal 6 September ada paripurna, kita bisa masukkan (RUU Provinsi Papua Barat Daya) ke dalam rapat paripurna," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu meminta Panitia Kerja (Panja) berkomitmen terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Panja diberikan waktu membahas selama beberapa hari.
"Mudah-mudahan kita bisa selesai," ungkap dia.
Setelah selesai dilakukan, pembahasan dilanjutkan ke tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Pembahasan di tingkat timus dan timsin akan dilakukan pada Senin, 5 September 2022.
"Langsung Panja, dan keputusan tingkat I," ujar dia.
Sebelumnya, Komisi II menggelar rapat kerja dengan perwakilan pemerintah mengesahkan Panja RUU Papua Barat Daya. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)