Jakarta: Wacana usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD kembali mengemuka usai pimpinan MPR bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemerintah diminta mengkaji mendalam dampak baik dan buruknya Pilkada langsung maupun lewat DPRD.
"Di seluruh negara, pemilu maupun pilkada tentu akan ada efek benturannya, namanya juga kontestasi, tinggal memilih metode mana yang bisa meminimalisasi efek benturan sehingga tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.
Menurut Teddy, pilkada baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih lewat DPRD sama-sama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pilihannya sekarang dikembalikan kepada pemerintah dan DPR.
"Jadi mau metode pemilihan langsung atau melalui DPRD, sama-sama tidak bertentangan karena sama-sama demokratis sesuai amanat UUD 45," jelas Teddy.
Teddy menambahkan perbedaan keduanya, pilkada langsung masyarakat lebih terlibat sehingga terlibat langsung dalam perdebatan dan kontestasi. Pilkada dipilih oleh DPRD pun katanya tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi di dalamnya.
"Karena tidak bertentangan, maka penentuan apakah langsung atau tidak langsung lebih melihat dari sisi mudharatnya, mana yang lebih banyak bagi rakyat, mana yang lebih banyak menimbulkan efek negatif secara massal," jelasnya.
Sebelumnya, para pimpinan MPR bertemu Wantimpres membahas mengenai wacana pilkada dikembalikan ke DPRD pada Senin, 10 Oktober 2022. Sehingga, pilkada tak bisa dipilih langsung oleh rakyat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai mengembalikan pilkada ke DPRD sah dilakukan. Proses itu disebut masih demokratis.
Jakarta: Wacana usulan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD kembali mengemuka usai pimpinan MPR bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemerintah diminta mengkaji mendalam dampak baik dan buruknya Pilkada langsung maupun lewat DPRD.
"Di seluruh negara,
pemilu maupun pilkada tentu akan ada efek benturannya, namanya juga kontestasi, tinggal memilih metode mana yang bisa meminimalisasi efek benturan sehingga tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.
Menurut Teddy, pilkada baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih lewat DPRD sama-sama tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Pilihannya sekarang dikembalikan kepada pemerintah dan DPR.
"Jadi mau metode pemilihan langsung atau melalui DPRD, sama-sama tidak bertentangan karena sama-sama demokratis sesuai amanat UUD 45," jelas Teddy.
Teddy menambahkan perbedaan keduanya, pilkada langsung masyarakat lebih terlibat sehingga terlibat langsung dalam perdebatan dan kontestasi. Pilkada dipilih oleh DPRD pun katanya tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi di dalamnya.
"Karena tidak bertentangan, maka penentuan apakah langsung atau tidak langsung lebih melihat dari sisi mudharatnya, mana yang lebih banyak bagi rakyat, mana yang lebih banyak menimbulkan efek negatif secara massal," jelasnya.
Sebelumnya, para pimpinan MPR bertemu Wantimpres membahas mengenai wacana pilkada dikembalikan ke DPRD pada Senin, 10 Oktober 2022. Sehingga, pilkada tak bisa dipilih langsung oleh rakyat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai mengembalikan pilkada ke DPRD sah dilakukan. Proses itu disebut masih demokratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
