Banjar: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak memungkiri angka emiskinan mengalami peningkatan pada 2022. Hal itu disebabkan oleh pandemi covid-19 hingga kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Memang ada terjadi seperti itu ya kenaikan tetapi dalam arti year on year terjadi penurunan. Karena itu, kita memang menargetkan 2024 itu memang sampai di 8 persen ini kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem nol persen," ujar Ma'ruf di Pangkalan TNI AU Samsyudin Noor, Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.
Ma'ruf menyebut saat ini angka kemiskinan ekstrem masih sekitar 4 juta penduduk. Pemerintah menerapkan program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui dua skema yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Program ini dimulai pada 2021 dengan melibatkan 7 provinsi. Sebanyak 35 kabupaten/kota menjadi prioritas penanganan. Termasuk, 212 kabupaten kota di 25 provinsi pada 2022.
Pada 2023, pemerintah akan berupaya maksimal menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen pada 2024.
"Insya allah yakin kita 0 persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya kalau tidak sesuai target-target yang sudah kita lakukan," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57 persen pada September 2022. Angka ini mengalami kenaikan 0,03 persen atau meningkat 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai nol persen tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Banjar: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin tidak memungkiri angka emiskinan mengalami peningkatan pada 2022. Hal itu disebabkan oleh pandemi covid-19 hingga kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Memang ada terjadi seperti itu ya kenaikan tetapi dalam arti
year on year terjadi penurunan. Karena itu, kita memang menargetkan 2024 itu memang sampai di 8 persen ini
kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem nol persen," ujar Ma'ruf di Pangkalan TNI AU Samsyudin Noor, Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.
Ma'ruf menyebut saat ini angka kemiskinan ekstrem masih sekitar 4 juta penduduk. Pemerintah menerapkan program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui dua skema yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Program ini dimulai pada 2021 dengan melibatkan 7 provinsi. Sebanyak 35 kabupaten/kota menjadi prioritas penanganan. Termasuk, 212 kabupaten kota di 25 provinsi pada 2022.
Pada 2023, pemerintah akan berupaya maksimal menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen pada 2024.
"Insya allah yakin kita 0 persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya kalau tidak sesuai target-target yang sudah kita lakukan," kata
Ma'ruf.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57 persen pada September 2022. Angka ini mengalami kenaikan 0,03 persen atau meningkat 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai nol persen tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
