Jakarta: Pemerintah menyediakan Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial pada tahun depan. Anggaran ratusan triliun tersebut bakal dipakai untuk sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang disusun pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Rp45,1 triliun dipakai untuk program kartu sembako. Bantuan ini akan diberikan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mendapat suntikan dana Rp28,7 triliun. Anggaran tersebut bakal menyasar 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi 10 juta KPM. Masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp300 ribu selama empat bulan.
"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Desember 2020.
Baca: Risma akan Gunakan Transaksi Digital untuk Salurkan Bansos
Jokowi memerintahkan agar bansos tersebut disalurkan di awal Januari 2021. Bansos tersebut diharapkan bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy). Tapi sekarang ini ada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujar Jokowi.
Presiden menginstruksikan bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako diganti menjadi tunai. Penyaluran bantuan akan melibatkan PT Pos Indonesia dan Bank milik BUMN.
"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga," tegas Jokowi.
Jakarta: Pemerintah menyediakan Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial pada tahun depan. Anggaran ratusan triliun tersebut bakal dipakai untuk sejumlah program bantuan sosial (
bansos) yang disusun pemerintah.
Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyebut Rp45,1 triliun dipakai untuk program kartu sembako. Bantuan ini akan diberikan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mendapat suntikan dana Rp28,7 triliun. Anggaran tersebut bakal menyasar 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk
bantuan langsung tunai (BLT) bagi 10 juta KPM. Masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp300 ribu selama empat bulan.
"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Desember 2020.
Baca:
Risma akan Gunakan Transaksi Digital untuk Salurkan Bansos
Jokowi memerintahkan agar bansos tersebut disalurkan di awal Januari 2021. Bansos tersebut diharapkan bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy). Tapi sekarang ini ada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujar Jokowi.
Presiden menginstruksikan
bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako diganti menjadi tunai. Penyaluran bantuan akan melibatkan PT Pos Indonesia dan Bank milik BUMN.
"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga," tegas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
