Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Tok! Revisi UU Kejaksaan Sah Jadi Inisiatif DPR

Nasional Undang-Undang Kejaksaan ruu dpr DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 09 April 2021 12:08
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Revisi UU Kejaksaan menjadi salah satu beleid yang dibahas tahun ini.
 
"Apakah RUU (Rancangan Undang-Undang) usul inisiatif Komisi III atas revisi UU Kejaksaan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR?" kata Pimpinan Rapat Paripurna DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021.
 
"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna secara fisik dan virtual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pandangan fraksi tidak dibacakan langsung dalam rapat tersebut. Peserta rapat paripurna sepakat pandangan fraksi hanya diserahkan secara tertulis ke pimpinan.
 
Revisi UU Kejaksaan merupakan salah satu dari 33 beleid yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Amendemen diajukan Komisi III DPR.
 
Baca: RUU Kejaksaan Lolos Tahap Harmonisasi
 
Sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, revisi UU Kejaksaan telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Mayoritas fraksi di Baleg mendukung amendemen payung hukum Korps Adhyaksa tersebut.
 
Namun, ada sejumlah catatan yang disampaikan sejumlah fraksi. Salah satunya disampaikan Fraksi Gerindra.
 
Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra Obon Tabroni menyampaikan pihaknya ingin sejumlah pasal dicabut. Pertama, ketentuan rangkap jabatan yang ada di Pasal 21 UU Kejaksaan.
 
"Kita berharap ke depan profesionalisme tetap dijaga sehingga tidak lagi pejabat-pejabat yang masuk dalam wilayah-wilayah lain," kata Obon.
 
Ketentuan lain yang diminta dihapus ialah Pasal 35 yang mengatur kewenangan Jaksa Agung menetapkan dan mengendalikan politik hukum. Fraksi Gerindra menilai politik hukum bukan bagian dari tugas Korps Adhyaksa.
 
"Itu (politik hukum) domain dari lembaga kita, DPR," ujar dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif