Jakarta: Kabar mengenai adanya dukungan pendanaan kepada Relawan Projo dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut mencapai Rp40 miliar dinilai lumrah dalam kerja-kerja politik. Pasalnya, relawan juga memerlukan dukungan logistik untuk menyosialisasikan sosok tokoh politik ke seluruh Indonesia.
“Wacana harga transfer Relawan Jokowi ke Relawan Prabowo itu seharga Rp40 miliar adalah wajar,” kata penasihat RepDem Beathor Suryadi, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023.
Menurut Beathor, harga itu sebanding dengan luas wilayah yang disepakati untuk menjadi target kemenangan Prabowo. Dia menyebut selama ini, kerja kemenangan relawan yang profesional terikat dengan target angka, jumlah personel, dan biaya.
Beathor mengatakan Relawan Prabowo sudah mempunyai daftar nama Relawan Jokowi yang memiliki tim di tiap desa-desa dan kecamatan per wilayah.
"Maka, bila Projo menjadikan DKI sebagai wilayah kerja, dan ibu kota terdiri dari 5 wilayah dan 1 kabupaten, jumlah kecamatannya 47, jadi sasaran Rp40 miliar adalah sebanding," ucap dia.
Beathor mengatakan untuk menguasai Banten, butuh biaya Rp40 miliar. Namun, dana yang lebih besar dibutuhkan untuk pemenangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kemenangan itu, menguasai TPS-TPS yang ada di desa, maka keberadaan relawan dihitung per kecamatan, gerak mobilisasi operasi massa pemilihnya adalah warga desa. Sehingga tiap kecamatan memiliki angka kemenangan yang menjadi target kerja relawan,” jelas dia.
Kalkulasi itu, menurut Beathor, sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemilu. "Melihat bahwa kondisi sekarang adalah UU, dulu pemilunya tidak langsung, pemilihan oleh parlemen. Di situ pakai pemilihan parlemen sehingga tidak melibatkan masyarakat dan relawan," kata Beathor.
Dengan model terbuka dan sangat kapitalis, kata dia, mau tidak mau membangun relawan dan butuh uang banyak untuk menggerakan ke titik lain.
"Itu semuanya uang. Kita melihat satu kecamatan antara 15-20 desa, maka kalau menggundang butuh mobilisasi masyarakat atau relawan," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, sangat pantas bila anggaran itu membutuhkan uang besar. Misalnya, satu kecamatan membutuhkan anggaran Rp1 miliar.
"Satu kecamatan membutuhkan Rp1 miliar maka sangat pantas," kata dia.
Dari mobilisasi masyarakat itu otomatis bisa memperoleh kemenangan. Sebab, relawan tersebar di berbagai daerah.
"Itu wajar karena sistemnya berubah. Mereka (parlemen) yang mengubah UU, sehingga butuh uang banyak. Mau-mau tidak mau, karena butuh menang. Itu target, kalau mau menang karena kita bicaranya data basis yang di memiliki desa," jelas dia.
Rumor dukungan pendanaan ke Projo bermula dari pernyataan bos seword Alifurrahman. Alifurrahman mengatakan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar elite Relawan Projo lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo, bukan Prabowo.
Setelah itu, beredar sejumlah pamflet dukungan Projo ke Prabowo. Antara lain, dengan sejumlah narasi yang menyebut bergabungnya Projo di tim relawan Prabowo dinilai akan memberi kekuatan bagi masa depan Indonesia.
Bahkan, keluarga besar Presiden kedua RI Soeharto menilai Projo sebagai pendobrak kebuntuan rekonsiliasi anak bangsa.
Projo disebut-sebut memberi dukungan kepada Prabowo karena cita-citanya membawa kejayaan Indonesia. Relawan Projo meyakini Prabowo adalah pilihan tepat untuk meneruskan kerja Jokowi. Oleh karena itu, Projo akan bekerja keras memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.
Sebagai bentuk terima kasih, Prabowo membantu operasional Projo selama masa kampanye sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, dana Rp40 miliar sudah diserahkan sebagai komitmen kolaborasi untuk masa pra kampanye.
Namun, kabar soal penerimaan dana itu dibantah Ketua Umum Projo Projo Budi Arie Setiadi. “Kami seluruh anggota dan kader Projo mendesak DPP Projo untuk mengambil langkah hukum karena fitnah dan pencemaran nama baik terhadap organisasi Projo,” kata dia.
Ketua Projo Banten, Zulhammedy Syamsi, mendesak DPP Projo segera melaporkan Alifurrahman SA ke polisi. “Alifurrahman telah menyerang kehormatan, menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Projo melalui YouTube Channel Seaword TV yang tayang pada tanggal 7 Juli 2023,” kata Zulhamedy.
Jakarta: Kabar mengenai adanya dukungan pendanaan kepada Relawan Projo dari Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto yang disebut mencapai Rp40 miliar dinilai lumrah dalam kerja-kerja politik. Pasalnya,
relawan juga memerlukan dukungan logistik untuk menyosialisasikan sosok tokoh politik ke seluruh Indonesia.
“Wacana harga transfer Relawan Jokowi ke Relawan Prabowo itu seharga Rp40 miliar adalah wajar,” kata penasihat RepDem Beathor Suryadi, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023.
Menurut Beathor, harga itu sebanding dengan luas wilayah yang disepakati untuk menjadi target kemenangan Prabowo. Dia menyebut selama ini, kerja kemenangan relawan yang profesional terikat dengan target angka, jumlah personel, dan biaya.
Beathor mengatakan Relawan Prabowo sudah mempunyai daftar nama Relawan Jokowi yang memiliki tim di tiap desa-desa dan kecamatan per wilayah.
"Maka, bila Projo menjadikan DKI sebagai wilayah kerja, dan ibu kota terdiri dari 5 wilayah dan 1 kabupaten, jumlah kecamatannya 47, jadi sasaran Rp40 miliar adalah sebanding," ucap dia.
Beathor mengatakan untuk menguasai Banten, butuh biaya Rp40 miliar. Namun, dana yang lebih besar dibutuhkan untuk pemenangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kemenangan itu, menguasai TPS-TPS yang ada di desa, maka keberadaan relawan dihitung per kecamatan, gerak mobilisasi operasi massa pemilihnya adalah warga desa. Sehingga tiap kecamatan memiliki angka kemenangan yang menjadi target kerja relawan,” jelas dia.
Kalkulasi itu, menurut Beathor, sejalan dengan semangat Undang-Undang
Pemilu. "Melihat bahwa kondisi sekarang adalah UU, dulu pemilunya tidak langsung, pemilihan oleh parlemen. Di situ pakai pemilihan parlemen sehingga tidak melibatkan masyarakat dan relawan," kata Beathor.
Dengan model terbuka dan sangat kapitalis, kata dia, mau tidak mau membangun relawan dan butuh uang banyak untuk menggerakan ke titik lain.
"Itu semuanya uang. Kita melihat satu kecamatan antara 15-20 desa, maka kalau menggundang butuh mobilisasi masyarakat atau relawan," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, sangat pantas bila anggaran itu membutuhkan uang besar. Misalnya, satu kecamatan membutuhkan anggaran Rp1 miliar.
"Satu kecamatan membutuhkan Rp1 miliar maka sangat pantas," kata dia.
Dari mobilisasi masyarakat itu otomatis bisa memperoleh kemenangan. Sebab, relawan tersebar di berbagai daerah.
"Itu wajar karena sistemnya berubah. Mereka (parlemen) yang mengubah UU, sehingga butuh uang banyak. Mau-mau tidak mau, karena butuh menang. Itu target, kalau mau menang karena kita bicaranya data basis yang di memiliki desa," jelas dia.
Rumor dukungan pendanaan ke Projo bermula dari pernyataan bos seword Alifurrahman. Alifurrahman mengatakan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar elite Relawan Projo lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo, bukan Prabowo.
Setelah itu, beredar sejumlah pamflet dukungan Projo ke Prabowo. Antara lain, dengan sejumlah narasi yang menyebut bergabungnya Projo di tim relawan Prabowo dinilai akan memberi kekuatan bagi masa depan Indonesia.
Bahkan, keluarga besar Presiden kedua RI Soeharto menilai Projo sebagai pendobrak kebuntuan rekonsiliasi anak bangsa.
Projo disebut-sebut memberi dukungan kepada Prabowo karena cita-citanya membawa kejayaan Indonesia. Relawan Projo meyakini Prabowo adalah pilihan tepat untuk meneruskan kerja Jokowi. Oleh karena itu, Projo akan bekerja keras memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.
Sebagai bentuk terima kasih, Prabowo membantu operasional Projo selama masa kampanye sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, dana Rp40 miliar sudah diserahkan sebagai komitmen kolaborasi untuk masa pra kampanye.
Namun, kabar soal penerimaan dana itu dibantah Ketua Umum Projo Projo Budi Arie Setiadi. “Kami seluruh anggota dan kader Projo mendesak DPP Projo untuk mengambil langkah hukum karena fitnah dan pencemaran nama baik terhadap organisasi Projo,” kata dia.
Ketua Projo Banten, Zulhammedy Syamsi, mendesak DPP Projo segera melaporkan Alifurrahman SA ke polisi. “Alifurrahman telah menyerang kehormatan, menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Projo melalui YouTube Channel Seaword TV yang tayang pada tanggal 7 Juli 2023,” kata Zulhamedy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
